Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
242 309
Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
191 265
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
229 450
Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Singapura Menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura melalui Bank
108 2333
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank
134 2645
Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
459 3358
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
341 2509
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
247 289
Transaksi Pasar Valuta Asing Untuk Lindung Nilai Melalui Bank Mitra
202 337
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank
114 428
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
181 542
Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan Self-Regulatory Organization di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
213 470
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
164 392
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
254 559
Transaksi Letter of Credit di Bank Indonesia
121 276
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
232 583
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
132 160
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah
188 531
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
767 2477
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dari Peredaran
89 365
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
350 633
Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank
115 451
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
137 691
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
252 465
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
395 631
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia
200 658
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
153 434
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
188 654
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia - Fast Payment
332 589
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
208 424
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
203 571
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
182 486
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2025
210 474
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
455 645
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019/ tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
291 360
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
240 330
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
194 350
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
288 565
Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
341 529
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
197 543
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah
317 524
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
396 565
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
181 392
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
129 282
INFRASTRUKTUR DAN KEPESERTAAN OPERASI MONETER
152 237
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
159 351
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIAN DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK
449 874
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG
317 624
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
546 3065
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
1217 4179
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
310 710
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
317 629
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
203 518
PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
216 536
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
280 481
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
420 632
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
273 551
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
194 366
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
172 529
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
301 598
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
209 305
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
391 392
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN
217 265
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2024
207 256
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM MELALUI BANK
182 336
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
291 430
KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI BANK INDONESIA
194 286
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
226 474
KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA
537 800
DEALER UTAMA PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
198 229
LAPORAN PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
232 367
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
204 295
TRANSAKSI PASAR UANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
172 244
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMO4 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
399 223
PERATURAN PELAKSANAAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
191 217
PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
242 365
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
160 214
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank
247 266
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/Padg/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank
196 314
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
192 217
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA
202 314
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN RUPIAH WON
178 224
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 2O/15/PADG/2O18 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
176 214
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
175 235
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 4 TAHUN 2O23 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DANDEVISA PEMBAYARAN IMPOR
196 241
STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
152 207
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/12/PADG/2O19 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
404 321
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
193 227
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
196 213
Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia
691 417
Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
155 302
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023
184 208
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
162 211
PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKAPENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
185 199
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1991, PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 1993, DAN PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1997 DARI PEREDARAN
157 205
TATA CARA PELAKSANAAN PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
295 296
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
187 206
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/Padg/2019 tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
150 2017
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PADG NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
136 169
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
511 433
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
149 212
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka
150 212
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIANOMOR 22/I4/PBI/2O2O TENTANG OPERASI MONETER
146 225
PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG DAN TRANSAKSI PASAR UANG
143 187
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARAAN SELF REGULATORY ORGANIZATION DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
142 240
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
210 208
PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
164 212
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
136 203
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
258 279
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
161 206
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/24/PADG/2020 TENTANG STANDING FACILITIES
158 254
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
157 276
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/25/PADG/2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
174 176
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
166 225
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
63 192
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/7/PBI/2020 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
205 413
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
178 200
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
212 162
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
230 249
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
149 198
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
173 208
PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
180 184
TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
237 228
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASINGBAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
163 183
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF (PADG PERUBAHAN KEDUA INSENTIF)
151 216
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2022
196 203
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
190 217
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/Padg/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
191 239
TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN FORMAT PERATURAN DI BANK INDONESIA
157 245
LAPORAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH
170 224
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA
134 189
PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
164 241
LAPORAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
422 209
Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia
159 201
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
147 177
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
154 193
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
135 223
Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Mengenai Kredit Likuiditas Bank Indonesia Terkait Kredit Program dan Peraturan Pelaksanaannya
163 190
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
135 153
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
193 221
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
171 216
LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
273 343
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
136 164
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 dari Peredaran
148 190
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
144 175
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2022
156 172
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2022
168 209
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2022
148 222
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2022
171 175
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2022
162 206
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
141 211
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
134 217
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
158 225
TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD
130 195
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING
161 239
PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
124 216
PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
233 294
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN
323 554
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KOMVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
160 200
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
152 236
KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL
160 289
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif
136 194
PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
122 194
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
173 195
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
131 206
TRANSAKSI CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT SURATBERHARGA DALAM RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA
155 226
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
222 235
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
152 241
Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra
137 247
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2021
119 183
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
151 268
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
145 177
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
171 206
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/4/PADG/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
167 251
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
163 269
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
178 213
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
153 242
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
139 210
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL, TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
253 248
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/4/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
173 231
TATA CARA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
141 244
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
145 201
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YUAN MELALUI BANK
163 238
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
164 225
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1970 Sampai Dengan Tahun Emisi 1990 Dari Peredaran
138 191
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE PEMBAYARAN
249 205
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/20/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
184 237
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/23/PADG/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI
147 268
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
165 213
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK
147 177
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/Pbi/2019 Tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
178 236
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
138 203
Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
155 226
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
121 233
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
180 188
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
169 249
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
177 208
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
190 323
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/Pbi/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
119 206
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
113 213
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/Pbi/2018 Tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
157 200
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
127 196
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
162 230
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2020
136 182
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
173 209
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
135 199
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
159 204
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
133 216
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/4/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
131 166
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
140 183
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Covid Virus Corona
173 313
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
149 183
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
148 189
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
137 205
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
155 212
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
215 288
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANNUR NOMOR 20/4 ANGGOTA DEWAN GUBER/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGBERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIARAAN PENATAUSAHAAN SURAT PLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
153 224
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
159 253
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
156 203
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
131 163
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
144 209
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
140 132
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
141 200
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
190 155
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
170 227
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
156 185
Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank
165 215
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020
139 234
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
202 198
Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
131 145
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
129 218
Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah
138 185
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/21/PADG/2017 TENTANG PENYEDIAAN PREFUND DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
158 245
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
124 212
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
144 203
PROCEDURE FOR LICENSING AND OPERATION OF CENTRAL COUNTERPARTIES FOR OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE DERIVATIVE TRANSACTIONS
109 190
Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter
144 177
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
128 231
Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan
146 228
Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
190 301
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
139 227
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
169 162
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
164 267
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
129 199
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
133 195
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/7/PADG/2018 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER
126 224
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
144 218
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
150 193
LELANG SURAT UTANG NEGARA DAN/ATAU SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA UNTUK MENJAGA KESINAMBUNGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
162 183
PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
190 220
Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
131 208
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
140 198
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
141 205
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestik Non-Deliverable Forward
155 168
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS GIRO PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
147 189
Perubahan Atas Perturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia
159 226
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019
131 218
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
213 225
Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
157 174
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
160 195
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
177 199
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
140 217
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
152 211
Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
127 205
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
128 185
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENYERAPAN KODE ETIK PASAR
148 190
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
142 263
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.
143 208
Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over The Counter
145 213
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
193 230
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
123 186
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
298 230
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
141 209
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
154 195
Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap
200 270
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
248 215
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
192 229
STANDAR LAYANAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
174 233
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
168 237
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
149 156
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
156 221
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
141 244
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter
164 184
Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
136 216
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
172 261
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
101 236
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI PRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
174 256
PELAPORAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
218 225
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING
151 205
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018
125 183
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
168 174
Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumbar Daya Alam
138 323
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
155 190
Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing
158 213
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
177 195
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
165 262
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
134 203
HUBUNGAN OPERSIONAL BANK PERANTARA DENGAN BANK INDONESIA
150 237
PERUBAHAN PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/9/PADG/2017 TENTANG LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
139 173
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
158 206
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/8/PADG/2018 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA OPERASI MONETER
158 321
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
147 195
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
112 183
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
158 190
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
137 238
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA ELECTRONIC TRADING PLATFORM
274 212
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
145 165
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
157 214
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
152 208
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
173 210
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
164 178
KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
167 162
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
348 230
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
223 190
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO. 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
145 213
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
146 194
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
221 312
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
161 199
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
140 187
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
164 185
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
155 217
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
184 251
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN MOTOR
136 173
PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
290 398
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
129 245
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
159 230
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
302 257
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
164 243
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
193 214
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
155 200
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
280 218
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
141 211
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
170 166
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
176 188
TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
171 190
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017
148 168
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
188 268
Penyediaan Prefund dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
179 274
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK DI BANK INDONESIA
210 184
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA, PESERTA, DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH
136 211
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
150 265
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
163 186
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA
148 183
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
168 140
TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAA TEKNOLOGI FINANSIAL
173 155
Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
35 139
Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank
31 147
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
121 173
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL (LOCAL CURRENCY SETTLEMENT) MELALUI BANK
61 134
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)
211 181
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
145 150
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
150 174
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
40 136
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
43 128
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
51 119
PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
152 213
Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
33 153
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
37 115
Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
40 161
Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
52 156
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
54 138
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
62 119
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana
17 138
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
31 119
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016
135 166
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
176 189
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
357 186
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
229 168
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
165 244
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 100 (SERATUS TAHUN EMISI 2016)
120 158
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
130 152
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
124 179
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
132 210
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
133 181
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
146 244
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
140 209
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
157 143
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
158 160
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
123 164
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
136 384
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2016
157 184
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 2016
145 178
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
106 166
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
169 160
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
146 198
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
163 142
Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016
40 115
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
48 144
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/31/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
48 121
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
29 119
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
59 147
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
43 128
Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
48 151
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
45 134
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
145 156
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/2/DSM TANGGAL 22 JANUARI 2009 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK UMUM
144 168
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
50 155
PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI CHIP UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBIT
238 198
PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
134 203
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
138 211
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
169 186
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR I7/9/PBI/2OI5TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWALOLEH BANK INDONESIA
180 166
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/34/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PERLIDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
191 181
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINISIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI KORPORASI NON BANK
168 342
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
50 145
Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
50 108
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2015
135 158
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
205 181
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
157 171
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/Dkmp Tanggal 26 Juni 2015 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
83 191
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
146 243
Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
67 150
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
230 204
Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari
79 115
Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
41 132
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
159 159
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
81 141
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
138 229
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
136 181
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
180 196
SURAT BERHARGA BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING
132 198
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
59 145
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri
86 145
Rasio Loan To Value Atau Rasio Finnacing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Property Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
68 155
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/DSTA TANGGAL 6 MARET 2015 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLA UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
367 256
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
150 209
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
177 243
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/Dpsp Tanggal 20 November 2013 Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Utang Negara
73 138
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
138 207
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
131 191
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/Dpau Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
72 167
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PERIHAL PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
197 237
Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valutas Asing Bagi Bank Umum Konvensional
82 159
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
137 249
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
157 175
RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
166 239
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
161 189
Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
71 147
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
99 142
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
212 197
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
139 226
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
132 251
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
184 251
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
584 247
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
51 135
PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
142 215
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
325 596
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/1/PBI/2015 TANGGAL 30 JANUARI 2015 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2014
163 159
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP Tanggal 22 Desember 2006 Perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
75 129
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
167 204
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DAN PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
197 311
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
888 329
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HARIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
216 318
Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM Tanggal 22 Januari 2009 Perihal Laporan Bulanan Bank Umum
235 229
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM Tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank
68 116
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penyelengaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
71 167
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
143 244
Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM Tanggal 14 Februari 2011 Perihal Laporan Harian Bank Umum
54 157
Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
80 176
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.
163 139
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/8/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK.
191 234
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.
143 174
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.
1553 265
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
158 224
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014 DALAM BENTUK UANGRUPIAH KERTAS BERSAMBUNG
149 147
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014
159 182
Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu
64 179
Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
69 143
PENERIMAAN DEVISA HASIL EXPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
129 203
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
139 205
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)
135 197
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
146 237
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/29/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
140 169
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
163 156
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
142 180
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIS NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 1OO.OOO (SERATUS RIBU ) TAHUN EMISI 2004
141 197
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2013
140 188
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
72 141
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/DPBS TANGGAL 5OKTOBER 2009 PERIHAL UNIT USAHA SYARIAH
196 202
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/9/DPBS TANGGAL 7 APRIL 2009 PERIHAL BANK UMUM SYARIAH
210 304
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
123 160
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
150 223
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
72 149
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11 /10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH
141 170
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/3/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH
150 224
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
44 162
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/37/DSTA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2013 PERIHAL LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
44 134
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL
165 213
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
45 113
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
218 223
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
138 194
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
143 170
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
63 115
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.15/29/DKBU TANGGAL 31 JULI 2013 PERIHAL LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BPR
63 126
PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM SEKUNDER DAN GIRO WAJIB MINIMUM BERDASARKAN LOAN TO DEPOSIT RATIO DALAM RUPIAH
47 127
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
144 188
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PEMILIKAN PROPERTI, KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KONSUMSI BERAGUN PROPERTI, DAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
56 118
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/20/DKBU TANGGAL 22 MEI 2013 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
190 195
LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
43 132
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
108 224
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
74 114
PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
71 118
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
128 208
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 12/29/DASP TANGGAL 10 NOVEMBER 2010 PERIHAL TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
70 159
LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT
57 132
PERSYARATAN BANK UMUM UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING
54 154
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
204 224
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
268 199
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAANTERORISRNE BAGI BANK UMUM
75 140
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
153 227
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM KONVENSIONAL
145 223
PERUBAHAN ATAS SEBI NO. 11/13/DASP TANGGAL 4 MEI 2009 PERIHAL BATAS NILAI NOMINAL NOTA DEBIT DAN TRANSFER KREDIT DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
66 119
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA RENCANA UTANG LUAR NEGERI, PERUBAHAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI, DAN INFORMASI KEUANGAN
89 142
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI
73 125
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM
71 126
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/15/DPNP TANGGAL 12 JULI 2006 PERIHAL LAPORAN BERKALA BANK UMUM
58 131
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
73 143
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
50 133
LAPORAN KEGIATAN PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) BANK UMUM YANG DISAMPAIKAN KEPADA BI
54 190
PEDOMAN STANDAR PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK
55 135
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)
46 138
KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK
122 268
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
128 198
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
124 166
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM
124 198
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.
141 201
LAPORAN TAHUNAN BANK UMUM DAN LAPORAN TAHUNAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
148 204
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
147 196
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.
147 209
PENERAPAN KEBIJAKAN PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
65 162
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST)
176 189
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
184 277
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK.
66 148
PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
158 234
PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
155 168
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
129 112
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/22/DASP PERIHAL IMPLEMENTASI TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA.
50 138
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
182 215
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK.
116 206
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT.
159 200
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/33/DPNP TANGGAL 18 DESEMBER 2007 PERIHAL PEDOMAN PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR.
44 135
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN.
54 140
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/15/DASP TANGGAL 18 JUNI 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA OLEH PENYELENGGARA KLIRING LOKAL SELAIN BANK INDONESIA
35 128
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
150 196
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER.
133 203
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK.
128 192
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
169 179
PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
50 211
TATA CARA PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
51 125
PENCABUTAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 23/15/BPPP TANGGAL 28 FEBRUARI 1991 PERIHAL KEGIATAN BANK DI PASAR MODAL.
258 200
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARAAN JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK.
139 230
PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR.
44 157
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.
243 296
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
160 194
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM.
140 206
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BPR
123 178
PERIZINAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN SUB-REGISTRY
55 150
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA.
45 138
PERUBAHAN KETIGA ATAS SE NO. 3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001 PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA.
122 162
PENERAPAN MANJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM YANG MELAKUKAN LAYANAN NASABAH PRIMA
82 133
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
133 223
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH.
139 220
PERUBAHAN ATAS SE NO. 13/8/DPNP TANGGAL 28 MARET 2011 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
147 159
PENCABUTAN SE BI NO. 29/02/UPPB TGL. 31 JULI 1996 PERIHAL TATACARA PENERIMAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA DAN PENGENAAN SANKSI.
153 163
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
199 243
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO. 5/21/DPNP PERIHAL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
60 198
IMPLEMENTASI TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA
66 154
KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
154 200
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
124 191
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM.
138 191
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
144 184
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
135 175
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
134 150
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
61 129
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 10/34/DPBS TANGGAL 22 OKTOBER 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
82 141
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
141 169
PERUBAHAN ATAS SE NOMOR 10/35/DPBS TANGGAL 22 OKTOBER 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
158 198
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
65 139
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
150 157
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
38 149
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
121 161
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
146 190
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/26/PBI/2003 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH
138 196
PENCABUTAN ATAS PBI NOMOR 3/2/PBI/2001 TANTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SE BI NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL
112 173
PERUBAHAN ATAS PBI NO.12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
242 233
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
132 231
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/1/PBI/2005 TANGGAL 10 JANUARI 2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
190 217
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
132 231
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
151 189
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
140 178
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK
143 214
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
38 156
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE ADMINISTRASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM RANGKA SEKURITISASI
203 174
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
140 167
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
137 166
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
156 186
TATA CARA PELAPORAN PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK SERTA FORMAT INDIKATOR KEUANGAN
52 118
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT SECARA MANDATORY DALAM RANGKA KONSOLIDASI
56 134
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS KERJASAMA PEMASARAN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI (BANCASSURANCE)
17 167
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.8/31/DPBR TANGGAL 12 DESEMBER 2006 PERIHAL BANK PERKREDITAN RAKYAT.
39 136
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
43 133
TATA CARA LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
56 147
PERUBAHAN ATAS SE NO.11/32/DPM TANGGAL 7 DESEMBER 2009 PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
61 135
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
61 175
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
64 136
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
192 212
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
142 169
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/11/PBI/2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
145 213
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH
110 187
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
157 215
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/34/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI PEMBELIAN WESEL EKSPOR BERJANGKA OLEH BANK INDONESIA
151 178
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 25 (DUA PULUH LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1991
144 208
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/29/PBI/2008 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
154 158
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
143 137
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO.5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
148 205
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM
124 206
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE NO.8/7/DPBR TANGGAL 23 FEBRUARI 2006 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
57 134
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
149 171
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
122 177
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNACE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
132 167
PERUBAHAN ATAS PBI NO.11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
159 230
TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA
151 187
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001 PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
137 191
PERUBAHAN ATAS PBI NO.7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
147 173
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 1000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2010
141 194
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
137 203
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
124 233
Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
149 164
Perubahan Atas Se BI No.7/19/Dpnp Tanggal 14 Juni 2005 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana
207 190
Perubahan Atas Se BI No.11/4/Dpnp Tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia
127 152
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
175 228
Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder Dalam Rupiah
40 145
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/Uk Tanggal 12 Februari 1999 Perihal Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro Melalui Bank Umum
133 158
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/17/Uk Tanggal 15 Januari 1999 Perihal Kredit Usaha Tani
163 180
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PBI NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
138 167
Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
43 156
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
40 154
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
117 170
Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dalam Status Pengawasan Khusus
40 173
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
149 156
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
150 168
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
128 180
PERUBAHAN ATAS PBI NO.8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DI YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH
145 190
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM
167 199
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
209 228
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
164 183
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 DALAM BENTUK UANG KERTAS BERSAMBUNG
200 449
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
167 168
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
196 186
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
217 186
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
129 172
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
158 169
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/25/PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000
140 187
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
173 202
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/37/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
143 169
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT
166 219
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
217 181
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
57 150
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
182 173
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
164 170
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
136 194
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
113 168
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/19/PBI/2001 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
154 154
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
147 150
TRANSAKSI USD REPURCHASE AGREEMENT BANK KEPADA BANK INDONESIA
149 172
Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank
1 144
PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATRA UTARA
167 177
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
57 133
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat
52 139
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat
61 138
Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 20.000 (Dua Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999, dan 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999
49 130
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
39 174
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK
183 191
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
39 126
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
56 130
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/Pbi/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
57 157
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
18 130
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
128 121
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2 127
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
44 144
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
35 134
Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
14 121
PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
141 204
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.
143 184
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint Tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
1 105
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
137 221
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
174 188
Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
47 121
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
44 145
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
49 176
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/71/KEP/DIR TANGGAL 29 JULI 1998 TENTANG BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/109/KEP/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 1998 TENTANG TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KETUA BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)
158 207
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP Tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
2 118
Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP Tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-Hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
2 119
Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia
2 110
Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP Tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
2 129
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
105 151
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.7/24/DPNP Tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
2 114
Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penetapan Treasury Single Account
2 109
Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
40 117
Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Dalam Rangka Perlindungan Kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS
2 95
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
35 127
Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi
28 147
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
53 131
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
45 156
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
238 229
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK.
158 187
Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
53 139
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
28 136
Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing
120 131
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/153/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO), SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/154/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO), DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/155/ KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA
203 178
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
194 194
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
179 200
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM.
152 195
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
128 252
Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia Terkait dengan Cek, Travellers Cheque, Blanko Cek, Deposito, Sertifikat Deposito, Bilyet Deposito, Demand Draft, Time Demand Draft, Garansi Bank, Promissory Note, Standby Lc dan Letter Of Credit, serta Surat Konfirmasi Palsu atau Hilang Dicuri
150 135
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
207 193
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN
120 215
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah
135 199
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
157 174
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
158 163
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
137 196
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
160 175
Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
127 221
PENCABUTAN BEBERAPA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA MENGENAI PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN
150 188
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
167 171
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/46/KEP/DIR TANGGAL 10 JUNI 1998 TENTANG KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN TEBU RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESI NO.31/307/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1999 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
150 192
DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DANA/ATAU BILYET GIRO KOSONG
163 233
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
41 134
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR Tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
47 124
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
119 112
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 5 (LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1979, 50 (LIMA PULUH) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 DAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 SERTA UANG KERTAS PECAHAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1992, 500 (LIMA ...)
138 179
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
141 157
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
124 202
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
172 148
Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.
141 175
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
150 248
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
154 194
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
137 159
Penilaian Kualitan Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
133 166
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
131 142
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
116 145
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
138 180
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM.
110 166
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/14/PBI/2001
145 179
Perlakuan khusus Terhadap kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
128 193
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
126 168
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TANGGAL 4 JANUARI 2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/16/PBI/2003 TANGGAL 28 AGUSTUS 2003 BESERTA PERATURAN PELAKSANANNYA
135 161
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
131 155
Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
136 182
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
137 180
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
149 215
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDADARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONA
126 167
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
29 158
Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
121 99
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
57 89
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
129 160
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS SERTA KABUPATEN NIAS SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA
134 273
Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus
82 117
Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
157 171
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
159 210
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
202 219
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
143 246
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
165 170
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
168 155
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM.
173 316
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
28 123
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/17/PBI/2003 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
145 193
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/28/PBI/2005.
140 199
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing.
39 86
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.
33 81
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
136 183
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
113 166
Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara
39 130
PENYIMPANAN SEKURITAS, SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
140 175
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
125 171
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
124 155
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum.
37 137
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
131 174
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
136 181
Prinsif Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
153 179
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
44 155
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara
27 153
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
143 202
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
113 145
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
126 224
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
141 175
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
135 190
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
140 206
SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM
122 182
Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles
27 137
Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
130 257
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
84 142
Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat
103 134
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
128 151
Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
145 198
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANPERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
154 222
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.
146 216
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
146 223
Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
161 234
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
154 166
Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.
122 160
Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah.
157 174
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
148 162
Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
129 121
KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DGN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DGN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR-TRANS) PRA KONVERSI
141 151
Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang antar Bank.
144 179
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
152 162
TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK
166 187
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
136 179
Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum.
134 176
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA
137 204
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
145 205
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
133 205
Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
133 155
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
54 131
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
147 177
Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
127 135
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
112 183
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003
158 203
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES).
140 196
PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
130 205
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA TRAGEDI BALI
149 176
Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
116 184
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
163 184
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.
142 200
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
131 195
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK).
130 168
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL.
10 163
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH
134 180
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
1 189
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
1 168
FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH
142 177
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.4/2/PBI/2002 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
117 197
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali
159 177
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA
143 191
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
135 207
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/147/KEP/DIR TGL.12-11-1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
125 167
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN SATU ABAD BUNG HATTA" TAHUN EMISI 2002
149 190
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/201/KEP/DIR TGL. 29-01-1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NO.KEP-046/KM.17/1999 DAN NO.31/201/KEP/DIR TENTANG PROGRAM PENJAMINAN EKSPORT DALAM RANGKA PENGGERAKAN SEKTOR RIIL
118 171
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN RP. 5 TAHUN EMISI 1970 DAN 1974, RP. 25 TAHUN EMISI 1971, RP. 50 TAHUN EMISI 1971, SERTA RP. 100 TAHUN EMISI 1973 DAN 1978
114 180
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
136 192
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL
148 201
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
140 218
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/15/PBI/2001 TENTANG PENTAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
143 173
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
138 172
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
268 330
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/4/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
152 198
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000(LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
148 239
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
120 161
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
143 184
PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
114 186
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK
75 190
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH
127 159
Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006,VR0008, VR0010, VR0012, VR0014 dan VR0016 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemeritah yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Sekunder oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
114 121
Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
161 175
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
120 170
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
145 169
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
111 187
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN 100 TAHUN BUNG KARNO" TANDA TAHUN 2001
146 200
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
135 177
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 32/46/KEP/DIR TGL.14 MEI 1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKSI BANK INDONESIA DAN KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL NO.32/46/KEP/DIR DAN NO.181/BPPN/0599 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
153 229
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/138/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI TAGIHAN ATAS DASAR SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI KEPADA BANK INDONESIA, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/193/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASIL EKSPORT UNTUK EKSPORTIR DAN EKSPORTIR TERTENTU, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/194/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASIL EKSPORT YANG AKAN DATANG UNTUK EKSPORTIR TERTENTU, DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/187/KEP/DIR TENTANG PENJAMINAN DAN ATAU PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT MELALUI PENEMPATAN DANA BANK INDONESIA PADA BANK ASING
157 185
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TGL.29-5-1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
134 192
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
113 167
Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003,VR0004,VR0007, VR0009, VR0011, VR0013 dan VR0015 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah yang Dapat Diperdagangkan oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
107 141
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
126 178
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
112 164
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000(SERIBU) TAHUN EMISI 2000
131 133
HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
121 136
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
119 138
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
116 117
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK
115 194
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG KERTAS PECAHAN RP10.000 TAHUN EMISI 1992, RP20.000 TAHUN EMISI 1992 DAN 1995, RP50.000 TAHUN EMISI 1993 DAN 1995 SERTA RP.50.000 PLASTIK TAHUN EMISI 1993
121 174
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH
107 127
PENCABUTAN SURAT EDARAN NO.21/54/ULN TGL.29-12-1988 PERIHAL LARANGAN HUBUNGAN DAGANG DENGAN AFRIKA SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT EDARAN NO.26/39/ULN TGL.18-02-1994 PERIHAL HUBUNGAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AFRIKA SELATAN DAN ANGOLA
94 127
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/177/KEP/DIR TGL.31-12-1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
123 146
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/150/KEP/DIR TGL.12-11-1998 TENTANG REKSTRUKTURISASI KREDIT
135 148
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
136 128
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
131 128
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/10/PBI/1999 TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI
127 130
PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
111 120
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
122 187
PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN
139 163
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tentang Penyelanggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal
117 136
Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit/Pembiayaan Modal Kerja melalui Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dan Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.
113 135
PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
148 145
PENATAUSAHAAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH
119 153
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN(FIT AND PROPER TEST)
130 131
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) DAN PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TANDA TAHUN 1999
158 192
FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000
129 162
PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGAM REKAPITALISASI
143 157
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
160 210
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000(SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
120 171
PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDARD PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
135 207
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
127 194
PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
153 220
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP. 50.000 TAHUN EMISI 1999
162 194
FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
118 194
