Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
16 22
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
35 38
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
14 13
Transaksi Pasar Valuta Asing Untuk Lindung Nilai Melalui Bank Mitra
104 144
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank
64 378
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
113 469
Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan Self-Regulatory Organization di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
163 417
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
91 271
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
175 452
Transaksi Letter of Credit di Bank Indonesia
67 223
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
186 482
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
40 58
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah
155 495
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
690 1087
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dari Peredaran
76 335
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
309 585
Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank
91 363
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
103 597
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
222 407
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
357 584
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia
170 551
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
101 384
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
133 577
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia - Fast Payment
284 465
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
161 387
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
172 535
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
141 449
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2025
152 359
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
424 599
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019/ tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
261 335
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
198 297
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
173 310
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
227 514
Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
310 506
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
172 514
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah
290 483
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
346 468
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
154 359
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
115 254
INFRASTRUKTUR DAN KEPESERTAAN OPERASI MONETER
133 213
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
143 328
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIAN DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK
421 835
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG
269 566
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
476 1081
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
1047 1553
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
288 655
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
285 594
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
178 490
PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
203 513
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
241 446
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
373 595
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
231 523
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
167 348
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
152 496
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
282 556
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
184 282
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
312 361
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN
201 242
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2024
187 235
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM MELALUI BANK
172 312
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
257 397
KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI BANK INDONESIA
169 255
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
195 437
KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA
484 711
DEALER UTAMA PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
170 207
LAPORAN PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
209 344
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
177 277
TRANSAKSI PASAR UANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
146 218
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMO4 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
353 197
PERATURAN PELAKSANAAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
169 183
PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
210 329
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
142 192
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank
216 216
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/Padg/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank
165 281
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
161 189
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA
185 290
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN RUPIAH WON
152 203
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 2O/15/PADG/2O18 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
160 190
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
163 207
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 4 TAHUN 2O23 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DANDEVISA PEMBAYARAN IMPOR
167 208
STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
127 170
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/12/PADG/2O19 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
318 270
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
171 203
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
180 192
Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia
615 392
Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
136 268
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023
162 184
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
139 191
PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKAPENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
166 179
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1991, PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 1993, DAN PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1997 DARI PEREDARAN
141 178
TATA CARA PELAKSANAAN PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
249 248
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
168 188
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/Padg/2019 tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
135 192
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PADG NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
121 141
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
481 391
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
134 187
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka
132 187
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIANOMOR 22/I4/PBI/2O2O TENTANG OPERASI MONETER
127 198
PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG DAN TRANSAKSI PASAR UANG
123 163
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARAAN SELF REGULATORY ORGANIZATION DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
127 216
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
167 175
PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
144 191
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
126 178
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
199 250
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
140 179
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/24/PADG/2020 TENTANG STANDING FACILITIES
141 225
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
137 252
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/25/PADG/2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
153 150
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
145 205
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
58 169
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/7/PBI/2020 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
184 359
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
160 172
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
193 137
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
216 226
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
130 172
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
147 185
PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
160 162
TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
218 206
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASINGBAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
135 163
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF (PADG PERUBAHAN KEDUA INSENTIF)
131 195
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2022
178 175
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
169 199
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/Padg/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
170 206
TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN FORMAT PERATURAN DI BANK INDONESIA
145 230
LAPORAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH
146 193
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA
114 169
PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
142 214
LAPORAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
335 188
Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia
144 179
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
128 155
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
132 159
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
112 203
Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Mengenai Kredit Likuiditas Bank Indonesia Terkait Kredit Program dan Peraturan Pelaksanaannya
149 168
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
116 126
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
175 197
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
143 184
LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
246 253
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
123 145
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 dari Peredaran
136 172
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
129 157
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2022
138 151
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2022
151 183
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2022
123 204
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2022
154 156
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2022
142 185
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
123 194
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
117 194
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
146 204
TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD
105 168
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING
142 217
PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
109 190
PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
209 272
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN
277 481
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KOMVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
140 179
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
132 216
KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL
135 229
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif
116 170
PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
106 175
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
157 173
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
101 181
TRANSAKSI CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT SURATBERHARGA DALAM RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA
139 205
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
201 207
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
136 216
Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra
113 228
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2021
108 158
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
134 245
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
129 152
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
154 182
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/4/PADG/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
146 230
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
144 241
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
151 187
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
128 217
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
120 183
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL, TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
214 223
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/4/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
150 197
TATA CARA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
123 212
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
128 172
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YUAN MELALUI BANK
144 213
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
154 199
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1970 Sampai Dengan Tahun Emisi 1990 Dari Peredaran
118 172
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE PEMBAYARAN
221 184
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/20/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
151 211
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/23/PADG/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI
123 217
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
139 184
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK
128 154
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/Pbi/2019 Tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
158 212
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
125 175
Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
138 197
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
111 205
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
161 168
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
147 208
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
151 177
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
163 289
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/Pbi/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
101 185
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
93 188
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/Pbi/2018 Tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
135 178
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
116 177
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
151 209
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2020
113 159
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
148 189
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
116 173
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
141 181
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
115 195
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/4/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
112 149
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
122 162
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Covid Virus Corona
164 293
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
130 164
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
125 168
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
122 189
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
136 186
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
201 259
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANNUR NOMOR 20/4 ANGGOTA DEWAN GUBER/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGBERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIARAAN PENATAUSAHAAN SURAT PLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
135 198
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
142 215
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
138 176
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
107 140
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
129 183
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
127 115
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
127 179
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
168 134
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
158 195
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
138 161
Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank
150 182
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020
127 202
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
174 174
Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
119 129
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
114 180
Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah
124 162
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/21/PADG/2017 TENTANG PENYEDIAAN PREFUND DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
134 218
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
107 188
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
128 167
PROCEDURE FOR LICENSING AND OPERATION OF CENTRAL COUNTERPARTIES FOR OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE DERIVATIVE TRANSACTIONS
90 170
Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter
136 156
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
108 175
Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan
124 200
Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
178 274
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
119 207
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
149 141
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
152 239
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
112 177
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
116 171
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/7/PADG/2018 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER
109 193
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
124 197
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
138 172
LELANG SURAT UTANG NEGARA DAN/ATAU SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA UNTUK MENJAGA KESINAMBUNGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
144 167
PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
154 199
Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
120 170
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
123 175
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
127 182
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestik Non-Deliverable Forward
136 150
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS GIRO PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
125 159
Perubahan Atas Perturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia
141 205
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019
115 195
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
184 196
Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
136 152
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
139 171
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
162 173
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
125 195
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
123 182
Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
107 177
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
98 163
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENYERAPAN KODE ETIK PASAR
137 169
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
129 242
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.
129 179
Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over The Counter
127 189
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
166 205
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
106 167
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
256 203
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
125 182
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
125 174
Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap
180 242
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
215 188
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
147 207
STANDAR LAYANAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
148 211
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
141 210
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
139 138
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
146 195
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
123 224
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter
151 164
Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
120 186
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
151 230
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
82 213
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI PRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
155 231
PELAPORAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
192 199
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING
130 181
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018
112 160
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
151 150
Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumbar Daya Alam
115 297
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
137 165
Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing
135 185
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
162 177
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
148 243
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
118 181
HUBUNGAN OPERSIONAL BANK PERANTARA DENGAN BANK INDONESIA
135 205
PERUBAHAN PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/9/PADG/2017 TENTANG LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
121 154
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
145 178
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/8/PADG/2018 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA OPERASI MONETER
146 293
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
127 176
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
102 165
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
138 171
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
120 218
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA ELECTRONIC TRADING PLATFORM
221 184
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
132 148
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
141 192
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
130 185
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
156 190
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
143 160
KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
143 143
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
308 207
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
187 168
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO. 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
126 188
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
127 169
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
197 276
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
142 180
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
124 169
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
144 165
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
138 199
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
171 229
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN MOTOR
121 152
PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
261 355
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
112 223
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
140 208
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
249 203
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
142 217
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
152 183
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
139 179
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
249 189
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
125 180
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
144 147
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
155 167
TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
151 162
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017
130 151
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
169 240
Penyediaan Prefund dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
160 241
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK DI BANK INDONESIA
172 154
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA, PESERTA, DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH
119 183
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
133 232
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
141 159
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA
133 168
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
146 119
TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAA TEKNOLOGI FINANSIAL
150 130
Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
19 117
Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank
23 127
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
103 154
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL (LOCAL CURRENCY SETTLEMENT) MELALUI BANK
43 109
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)
179 154
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
134 131
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
134 150
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
30 113
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
34 109
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
38 101
PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
132 189
Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
25 133
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
28 90
Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
36 140
Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
32 123
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
41 115
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
47 102
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana
10 115
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
25 96
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016
120 140
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
140 163
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
311 160
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
195 147
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
133 221
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 100 (SERATUS TAHUN EMISI 2016)
102 134
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
110 127
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
107 155
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
118 192
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
120 146
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
130 226
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
121 186
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
138 125
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
140 143
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
112 144
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
119 366
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2016
138 162
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 2016
123 160
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
87 135
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
147 135
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
126 171
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
145 127
Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016
22 96
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
33 120
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/31/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
41 99
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
19 102
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
42 110
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
29 107
Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
39 123
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
35 110
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
131 139
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/2/DSM TANGGAL 22 JANUARI 2009 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK UMUM
135 146
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
39 115
PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI CHIP UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBIT
191 171
PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
117 182
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
121 177
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
146 157
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR I7/9/PBI/2OI5TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWALOLEH BANK INDONESIA
142 145
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/34/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PERLIDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
161 153
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINISIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI KORPORASI NON BANK
145 315
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
42 123
Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
41 90
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2015
115 141
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
186 155
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
135 148
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/Dkmp Tanggal 26 Juni 2015 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
63 139
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
130 189
Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
51 124
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
196 180
Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari
57 89
Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
34 113
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
141 131
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
60 121
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
118 206
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
113 162
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
152 170
SURAT BERHARGA BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING
116 174
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
45 111
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri
73 122
Rasio Loan To Value Atau Rasio Finnacing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Property Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
53 131
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/DSTA TANGGAL 6 MARET 2015 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLA UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
262 219
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
133 186
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
160 223
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/Dpsp Tanggal 20 November 2013 Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Utang Negara
48 107
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
123 185
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
116 171
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/Dpau Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
55 142
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PERIHAL PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
169 203
Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valutas Asing Bagi Bank Umum Konvensional
62 136
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
121 223
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
136 150
RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
151 204
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
142 164
Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
53 122
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
62 105
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
183 178
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
128 208
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
113 225
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
166 221
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
487 202
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
37 114
PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
126 196
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
269 539
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/1/PBI/2015 TANGGAL 30 JANUARI 2015 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2014
143 137
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP Tanggal 22 Desember 2006 Perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
60 100
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
150 180
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DAN PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
171 282
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
690 295
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HARIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
181 274
Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM Tanggal 22 Januari 2009 Perihal Laporan Bulanan Bank Umum
197 205
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM Tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank
51 98
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penyelengaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
56 122
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
113 212
Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM Tanggal 14 Februari 2011 Perihal Laporan Harian Bank Umum
41 121
Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
52 139
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.
146 118
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/8/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK.
154 210
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.
117 153
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.
1240 229
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
136 199
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014 DALAM BENTUK UANGRUPIAH KERTAS BERSAMBUNG
130 131
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014
138 160
Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu
49 140
Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
50 115
PENERIMAAN DEVISA HASIL EXPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
106 183
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
126 189
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)
114 178
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
136 218
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/29/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
124 147
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
140 134
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
118 152
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIS NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 1OO.OOO (SERATUS RIBU ) TAHUN EMISI 2004
122 163
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2013
123 168
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
57 119
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/DPBS TANGGAL 5OKTOBER 2009 PERIHAL UNIT USAHA SYARIAH
180 185
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/9/DPBS TANGGAL 7 APRIL 2009 PERIHAL BANK UMUM SYARIAH
168 219
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
110 138
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
137 204
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
51 126
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11 /10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH
119 147
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/3/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH
130 203
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
33 136
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/37/DSTA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2013 PERIHAL LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
32 114
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL
148 191
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
35 95
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
190 197
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
122 168
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
129 150
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
53 94
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.15/29/DKBU TANGGAL 31 JULI 2013 PERIHAL LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BPR
52 107
PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM SEKUNDER DAN GIRO WAJIB MINIMUM BERDASARKAN LOAN TO DEPOSIT RATIO DALAM RUPIAH
31 104
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
129 166
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PEMILIKAN PROPERTI, KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KONSUMSI BERAGUN PROPERTI, DAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
42 100
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/20/DKBU TANGGAL 22 MEI 2013 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
169 169
LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
31 112
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
90 202
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
50 89
PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
51 94
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
112 188
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 12/29/DASP TANGGAL 10 NOVEMBER 2010 PERIHAL TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
57 137
LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT
43 112
PERSYARATAN BANK UMUM UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING
44 109
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
188 199
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
252 175
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAANTERORISRNE BAGI BANK UMUM
58 119
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
141 205
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM KONVENSIONAL
129 200
PERUBAHAN ATAS SEBI NO. 11/13/DASP TANGGAL 4 MEI 2009 PERIHAL BATAS NILAI NOMINAL NOTA DEBIT DAN TRANSFER KREDIT DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
54 99
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA RENCANA UTANG LUAR NEGERI, PERUBAHAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI, DAN INFORMASI KEUANGAN
71 110
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI
58 108
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM
56 106
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/15/DPNP TANGGAL 12 JULI 2006 PERIHAL LAPORAN BERKALA BANK UMUM
46 103
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
60 118
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
37 107
LAPORAN KEGIATAN PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) BANK UMUM YANG DISAMPAIKAN KEPADA BI
43 171
PEDOMAN STANDAR PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK
38 117
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)
30 118
KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK
102 213
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
108 182
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
111 145
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM
104 179
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.
125 174
LAPORAN TAHUNAN BANK UMUM DAN LAPORAN TAHUNAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
129 186
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
126 178
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.
132 187
PENERAPAN KEBIJAKAN PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
50 132
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST)
159 165
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
165 259
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK.
47 128
PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
140 218
PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
133 143
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
115 92
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/22/DASP PERIHAL IMPLEMENTASI TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA.
35 118
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
157 194
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK.
102 180
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT.
140 177
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/33/DPNP TANGGAL 18 DESEMBER 2007 PERIHAL PEDOMAN PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR.
29 107
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN.
44 121
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/15/DASP TANGGAL 18 JUNI 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA OLEH PENYELENGGARA KLIRING LOKAL SELAIN BANK INDONESIA
24 108
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
131 171
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER.
119 182
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK.
111 175
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
159 158
PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
35 149
TATA CARA PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
38 100
PENCABUTAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 23/15/BPPP TANGGAL 28 FEBRUARI 1991 PERIHAL KEGIATAN BANK DI PASAR MODAL.
217 181
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARAAN JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK.
124 210
PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR.
35 121
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.
216 255
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
140 174
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM.
124 184
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BPR
108 160
PERIZINAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN SUB-REGISTRY
44 125
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA.
35 120
PERUBAHAN KETIGA ATAS SE NO. 3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001 PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA.
108 145
PENERAPAN MANJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM YANG MELAKUKAN LAYANAN NASABAH PRIMA
57 110
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
115 205
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH.
129 195
PERUBAHAN ATAS SE NO. 13/8/DPNP TANGGAL 28 MARET 2011 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
127 141
PENCABUTAN SE BI NO. 29/02/UPPB TGL. 31 JULI 1996 PERIHAL TATACARA PENERIMAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA DAN PENGENAAN SANKSI.
131 139
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
176 220
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO. 5/21/DPNP PERIHAL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
48 176
IMPLEMENTASI TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA
44 130
KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
136 180
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
107 167
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM.
119 173
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
126 165
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
116 156
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
119 134
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
44 105
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 10/34/DPBS TANGGAL 22 OKTOBER 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
62 115
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
123 153
PERUBAHAN ATAS SE NOMOR 10/35/DPBS TANGGAL 22 OKTOBER 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
148 168
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
49 124
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
133 137
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
24 131
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
104 138
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
127 171
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/26/PBI/2003 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH
122 177
PENCABUTAN ATAS PBI NOMOR 3/2/PBI/2001 TANTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SE BI NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL
95 153
PERUBAHAN ATAS PBI NO.12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
202 209
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
117 208
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/1/PBI/2005 TANGGAL 10 JANUARI 2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
170 193
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
114 209
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
135 166
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
113 159
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK
129 196
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
31 135
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE ADMINISTRASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM RANGKA SEKURITISASI
176 151
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
119 151
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
118 149
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
138 159
TATA CARA PELAPORAN PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK SERTA FORMAT INDIKATOR KEUANGAN
44 99
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT SECARA MANDATORY DALAM RANGKA KONSOLIDASI
40 115
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS KERJASAMA PEMASARAN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI (BANCASSURANCE)
8 132
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.8/31/DPBR TANGGAL 12 DESEMBER 2006 PERIHAL BANK PERKREDITAN RAKYAT.
30 115
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
34 115
TATA CARA LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
47 113
PERUBAHAN ATAS SE NO.11/32/DPM TANGGAL 7 DESEMBER 2009 PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
48 116
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
47 144
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
47 115
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
158 185
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
126 151
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/11/PBI/2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
132 195
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH
94 170
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
143 194
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/34/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI PEMBELIAN WESEL EKSPOR BERJANGKA OLEH BANK INDONESIA
132 159
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 25 (DUA PULUH LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1991
128 150
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/29/PBI/2008 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
139 141
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
122 118
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO.5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
132 182
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM
106 178
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE NO.8/7/DPBR TANGGAL 23 FEBRUARI 2006 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
39 115
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
128 153
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
110 148
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNACE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
119 146
PERUBAHAN ATAS PBI NO.11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
140 209
TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA
135 169
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001 PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
120 131
PERUBAHAN ATAS PBI NO.7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
128 154
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 1000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2010
127 177
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
112 181
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
107 213
Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
123 144
Perubahan Atas Se BI No.7/19/Dpnp Tanggal 14 Juni 2005 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana
162 162
Perubahan Atas Se BI No.11/4/Dpnp Tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia
116 130
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
157 207
Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder Dalam Rupiah
30 124
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/Uk Tanggal 12 Februari 1999 Perihal Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro Melalui Bank Umum
121 139
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/17/Uk Tanggal 15 Januari 1999 Perihal Kredit Usaha Tani
146 156
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PBI NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
117 147
Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30 139
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
31 130
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
105 148
Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dalam Status Pengawasan Khusus
33 150
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
127 128
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
136 150
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
111 159
PERUBAHAN ATAS PBI NO.8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DI YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH
130 163
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM
147 177
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
183 200
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
149 159
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 DALAM BENTUK UANG KERTAS BERSAMBUNG
182 422
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
146 150
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
178 166
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
199 168
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
112 149
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
145 151
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/25/PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000
127 169
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
156 179
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/37/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
130 152
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT
139 200
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
197 149
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
39 127
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
165 149
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
145 153
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
114 176
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
96 145
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/19/PBI/2001 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
137 133
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
128 132
TRANSAKSI USD REPURCHASE AGREEMENT BANK KEPADA BANK INDONESIA
130 153
Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank
0 121
PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATRA UTARA
138 158
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
49 116
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat
37 107
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat
42 119
Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 20.000 (Dua Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999, dan 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999
31 113
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
28 124
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK
153 172
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
30 110
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
42 110
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/Pbi/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
39 134
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
4 110
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
117 102
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
0 111
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
35 116
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
27 116
Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
2 81
PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
123 188
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.
120 165
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint Tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
0 82
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
122 167
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
154 163
Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
29 106
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
34 126
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
38 113
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/71/KEP/DIR TANGGAL 29 JULI 1998 TENTANG BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/109/KEP/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 1998 TENTANG TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KETUA BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)
139 187
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP Tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
0 100
Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP Tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-Hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
0 97
Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia
0 90
Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP Tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
0 113
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
95 129
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.7/24/DPNP Tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
0 90
Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penetapan Treasury Single Account
0 96
Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
34 101
Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Dalam Rangka Perlindungan Kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS
0 79
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
31 110
Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi
23 126
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
47 112
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
37 140
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
212 205
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK.
139 168
Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
37 123
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
21 119
Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing
108 112
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/153/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO), SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/154/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO), DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/155/ KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA
180 152
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
168 176
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
163 168
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM.
132 177
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
114 231
Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia Terkait dengan Cek, Travellers Cheque, Blanko Cek, Deposito, Sertifikat Deposito, Bilyet Deposito, Demand Draft, Time Demand Draft, Garansi Bank, Promissory Note, Standby Lc dan Letter Of Credit, serta Surat Konfirmasi Palsu atau Hilang Dicuri
139 117
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
187 177
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN
103 200
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah
124 179
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
142 158
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
142 144
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
122 175
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
149 160
Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
113 187
PENCABUTAN BEBERAPA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA MENGENAI PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN
131 172
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
147 151
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/46/KEP/DIR TANGGAL 10 JUNI 1998 TENTANG KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN TEBU RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESI NO.31/307/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1999 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
132 173
DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DANA/ATAU BILYET GIRO KOSONG
136 197
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
34 116
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR Tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
34 107
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
109 96
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 5 (LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1979, 50 (LIMA PULUH) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 DAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 SERTA UANG KERTAS PECAHAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1992, 500 (LIMA ...)
126 164
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
126 144
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
110 186
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
154 129
Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.
122 155
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
137 218
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
141 175
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
124 139
Penilaian Kualitan Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
120 149
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
114 124
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
102 129
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
128 162
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM.
97 150
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/14/PBI/2001
120 160
Perlakuan khusus Terhadap kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
113 168
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
109 150
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TANGGAL 4 JANUARI 2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/16/PBI/2003 TANGGAL 28 AGUSTUS 2003 BESERTA PERATURAN PELAKSANANNYA
119 137
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
120 137
Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
127 163
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
124 162
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
135 188
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDADARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONA
108 143
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
20 133
Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
115 85
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
32 73
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
119 133
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS SERTA KABUPATEN NIAS SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA
120 246
Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus
74 101
Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
144 152
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
137 180
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
186 190
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
123 223
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
148 152
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
153 136
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM.
155 261
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
15 104
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/17/PBI/2003 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
125 154
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/28/PBI/2005.
123 177
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing.
26 70
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.
16 65
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
123 166
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
100 149
Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara
30 114
PENYIMPANAN SEKURITAS, SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
123 159
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
103 150
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
110 140
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum.
25 120
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
119 160
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
118 158
Prinsif Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
133 163
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
37 137
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara
21 136
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
127 189
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
103 125
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
113 208
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
125 158
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
120 174
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
130 192
SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM
108 167
Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles
19 119
Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
119 227
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
74 126
Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat
93 115
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
116 135
Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
124 180
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANPERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
130 202
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.
133 199
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
126 200
Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
143 207
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
141 152
Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.
109 143
Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah.
138 152
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
134 142
Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
119 108
KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DGN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DGN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR-TRANS) PRA KONVERSI
128 137
Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang antar Bank.
128 154
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
136 144
TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK
152 173
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
123 160
Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum.
120 159
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA
126 179
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
132 188
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
119 185
Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
119 135
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
40 99
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
135 158
Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
118 104
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
99 163
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003
141 180
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES).
127 171
PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
119 154
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA TRAGEDI BALI
128 156
Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
97 159
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
141 157
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.
128 172
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
114 165
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK).
119 145
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL.
5 142
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH
119 157
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
0 166
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
0 148
FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH
130 143
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.4/2/PBI/2002 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
105 167
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali
145 151
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA
130 162
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
124 183
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/147/KEP/DIR TGL.12-11-1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
110 137
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN SATU ABAD BUNG HATTA" TAHUN EMISI 2002
136 165
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/201/KEP/DIR TGL. 29-01-1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NO.KEP-046/KM.17/1999 DAN NO.31/201/KEP/DIR TENTANG PROGRAM PENJAMINAN EKSPORT DALAM RANGKA PENGGERAKAN SEKTOR RIIL
102 144
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN RP. 5 TAHUN EMISI 1970 DAN 1974, RP. 25 TAHUN EMISI 1971, RP. 50 TAHUN EMISI 1971, SERTA RP. 100 TAHUN EMISI 1973 DAN 1978
103 159
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
124 166
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL
125 177
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
122 191
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/15/PBI/2001 TENTANG PENTAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
131 153
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
128 150
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
131 267
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/4/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
136 174
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000(LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
138 189
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
107 138
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
130 154
PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
107 167
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK
61 166
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH
110 132
Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006,VR0008, VR0010, VR0012, VR0014 dan VR0016 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemeritah yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Sekunder oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
103 96
Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
150 150
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
106 149
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
127 148
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
97 155
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN 100 TAHUN BUNG KARNO" TANDA TAHUN 2001
128 179
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
118 145
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 32/46/KEP/DIR TGL.14 MEI 1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKSI BANK INDONESIA DAN KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL NO.32/46/KEP/DIR DAN NO.181/BPPN/0599 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
135 201
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/138/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI TAGIHAN ATAS DASAR SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI KEPADA BANK INDONESIA, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/193/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASIL EKSPORT UNTUK EKSPORTIR DAN EKSPORTIR TERTENTU, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/194/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASIL EKSPORT YANG AKAN DATANG UNTUK EKSPORTIR TERTENTU, DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/187/KEP/DIR TENTANG PENJAMINAN DAN ATAU PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT MELALUI PENEMPATAN DANA BANK INDONESIA PADA BANK ASING
139 161
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TGL.29-5-1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
120 173
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
101 144
Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003,VR0004,VR0007, VR0009, VR0011, VR0013 dan VR0015 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah yang Dapat Diperdagangkan oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
96 121
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
109 155
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
105 145
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000(SERIBU) TAHUN EMISI 2000
122 110
HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
111 115
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
107 117
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
105 95
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK
105 167
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG KERTAS PECAHAN RP10.000 TAHUN EMISI 1992, RP20.000 TAHUN EMISI 1992 DAN 1995, RP50.000 TAHUN EMISI 1993 DAN 1995 SERTA RP.50.000 PLASTIK TAHUN EMISI 1993
105 144
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH
94 99
PENCABUTAN SURAT EDARAN NO.21/54/ULN TGL.29-12-1988 PERIHAL LARANGAN HUBUNGAN DAGANG DENGAN AFRIKA SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT EDARAN NO.26/39/ULN TGL.18-02-1994 PERIHAL HUBUNGAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AFRIKA SELATAN DAN ANGOLA
84 103
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/177/KEP/DIR TGL.31-12-1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
114 123
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/150/KEP/DIR TGL.12-11-1998 TENTANG REKSTRUKTURISASI KREDIT
118 130
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
123 100
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
121 108
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/10/PBI/1999 TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI
115 111
PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
102 98
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
109 152
PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN
111 146
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tentang Penyelanggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal
111 118
Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit/Pembiayaan Modal Kerja melalui Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dan Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.
106 115
PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
137 126
PENATAUSAHAAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH
107 133
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN(FIT AND PROPER TEST)
119 108
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) DAN PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TANDA TAHUN 1999
145 168
FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000
114 137
PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGAM REKAPITALISASI
128 127
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
150 188
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000(SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
108 150
PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDARD PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
123 169
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
113 171
PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
136 190
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP. 50.000 TAHUN EMISI 1999
147 172
FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
103 174
