Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
202 285
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019/ tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
87 124
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
55 126
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
31 112
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
45 185
Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
103 206
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
30 148
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah
62 187
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
111 176
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
24 137
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
16 91
INFRASTRUKTUR DAN KEPESERTAAN OPERASI MONETER
6 72
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
34 153
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIAN DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK
205 465
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG
87 176
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
252 413
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
521 633
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
126 282
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
120 274
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
87 203
PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
92 214
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
109 158
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
188 220
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
109 202
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
63 90
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
66 188
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
107 199
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
51 132
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
103 201
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN
97 112
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2024
83 102
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM MELALUI BANK
74 181
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
110 216
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
63 157
KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA
164 206
DEALER UTAMA PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
51 81
LAPORAN PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
86 220
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
75 162
TRANSAKSI PASAR UANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
61 86
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMO4 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
97 95
PERATURAN PELAKSANAAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
53 101
PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
77 173
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
46 65
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank
89 82
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/Padg/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank
47 101
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
29 78
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA
77 169
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN RUPIAH WON
63 91
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 2O/15/PADG/2O18 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
60 97
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
65 112
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 4 TAHUN 2O23 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DANDEVISA PEMBAYARAN IMPOR
32 89
STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
29 60
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/12/PADG/2O19 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
66 107
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
52 74
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
74 88
Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia
126 204
Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
41 76
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023
61 79
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
49 73
PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKAPENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
63 72
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1991, PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 1993, DAN PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1997 DARI PEREDARAN
44 66
TATA CARA PELAKSANAAN PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
71 94
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
58 76
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 2I/25/PADG/2OI9 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
43 114
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PADG NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
40 62
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
179 176
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
46 86
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka
36 64
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIANOMOR 22/I4/PBI/2O2O TENTANG OPERASI MONETER
30 84
PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG DAN TRANSAKSI PASAR UANG
35 65
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARAAN SELF REGULATORY ORGANIZATION DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
42 83
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
59 75
PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
48 77
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
54 72
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
73 114
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
46 80
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/24/PADG/2020 TENTANG STANDING FACILITIES
41 71
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
32 82
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/25/PADG/2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
50 63
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
30 83
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
23 64
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/7/PBI/2020 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
81 177
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
37 66
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
63 70
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
57 85
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
40 63
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
48 82
PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
60 60
TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
51 86
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASINGBAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
39 68
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF (PADG PERUBAHAN KEDUA INSENTIF)
45 97
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2022
33 72
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
55 81
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/Padg/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
57 90
TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN FORMAT PERATURAN DI BANK INDONESIA
40 81
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA
40 64
PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
59 95
LAPORAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
66 75
Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia
45 88
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
45 71
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
33 74
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
25 83
Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Mengenai Kredit Likuiditas Bank Indonesia Terkait Kredit Program dan Peraturan Pelaksanaannya
44 72
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
30 61
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
48 79
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
38 68
LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
80 101
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
40 61
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
39 68
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2022
48 58
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2022
62 83
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2022
36 88
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2022
55 66
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2022
45 88
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
41 89
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
41 69
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
52 89
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING
43 79
PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
27 78
PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
68 100
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN
89 106
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KOMVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
52 69
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
33 82
KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL
52 83
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif
39 62
PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
26 77
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
44 63
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
15 66
TRANSAKSI CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT SURATBERHARGA DALAM RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA
31 87
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
59 81
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
30 71
Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra
34 79
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2021
29 59
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
46 67
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
42 59
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
46 67
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/4/PADG/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
31 77
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
59 87
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
41 71
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
35 94
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
41 64
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL, TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
35 76
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/4/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
55 93
TATA CARA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
37 79
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
33 61
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YUAN MELALUI BANK
45 68
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
60 64
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1970 Sampai Dengan Tahun Emisi 1990 Dari Peredaran
36 70
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE PEMBAYARAN
51 66
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/20/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
40 88
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/23/PADG/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI
29 50
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
41 73
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK
23 71
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/Pbi/2019 Tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
46 73
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
34 67
Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
56 79
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
27 65
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
40 90
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
35 76
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
55 90
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
41 60
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/23/PADG/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI
50 94
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/Pbi/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
16 75
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
21 68
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/Pbi/2018 Tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
33 73
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
35 77
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
50 92
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2020
26 74
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
46 79
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
28 62
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
49 74
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
34 85
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/4/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
28 56
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
49 76
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Covid Virus Corona
68 168
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
40 59
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
36 60
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
41 80
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
44 73
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
70 138
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANNUR NOMOR 20/4 ANGGOTA DEWAN GUBER/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGBERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIARAAN PENATAUSAHAAN SURAT PLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
42 79
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
35 92
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
30 65
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
27 52
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
42 76
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
41 61
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
42 53
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
40 72
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
54 67
Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank
45 58
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020
42 91
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
65 65
Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
41 48
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
36 63
Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah
39 56
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/21/PADG/2017 TENTANG PENYEDIAAN PREFUND DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
48 102
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
27 72
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
46 80
PROCEDURE FOR LICENSING AND OPERATION OF CENTRAL COUNTERPARTIES FOR OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE DERIVATIVE TRANSACTIONS
10 62
Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter
56 54
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
28 72
Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan
43 77
Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
62 153
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
41 91
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
43 47
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
50 86
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
28 57
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
25 72
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/7/PADG/2018 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER
33 93
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
24 83
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
42 66
LELANG SURAT UTANG NEGARA DAN/ATAU SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA UNTUK MENJAGA KESINAMBUNGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
54 59
PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
56 95
Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
42 70
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
33 68
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
46 76
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestik Non-Deliverable Forward
42 60
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS GIRO PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
59 78
Perubahan Atas Perturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia
45 66
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019
36 84
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
57 58
Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
43 60
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
43 69
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
54 74
Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
56 77
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
50 71
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
22 65
Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
14 61
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
23 74
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENYERAPAN KODE ETIK PASAR
59 63
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
35 102
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.
43 88
Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over The Counter
38 73
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
58 73
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
29 65
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
73 87
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
44 74
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
39 73
Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap
53 107
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
32 53
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
31 77
STANDAR LAYANAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
27 79
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
43 92
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
45 49
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
47 90
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
41 69
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter
49 72
Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
32 75
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
58 85
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
21 73
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI PRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
59 72
PELAPORAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
58 68
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING
46 73
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018
37 62
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
38 65
Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumbar Daya Alam
30 74
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
42 75
Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing
56 73
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
52 77
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
56 108
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
44 64
HUBUNGAN OPERSIONAL BANK PERANTARA DENGAN BANK INDONESIA
53 89
PERUBAHAN PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/9/PADG/2017 TENTANG LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
29 71
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
42 80
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/8/PADG/2018 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA OPERASI MONETER
66 101
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
43 72
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
16 76
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
49 75
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
42 69
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA ELECTRONIC TRADING PLATFORM
53 72
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
47 51
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
46 68
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
51 113
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
40 72
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
57 68
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
37 69
KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
47 55
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
124 92
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/4/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
53 86
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
62 73
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO. 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
48 69
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
44 68
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
55 67
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
55 76
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
44 60
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
49 72
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
37 73
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
85 101
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN MOTOR
41 63
PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
94 146
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
40 77
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
51 82
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
112 74
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
66 64
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
46 71
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
44 74
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
89 65
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
37 66
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
51 58
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
44 67
TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
40 54
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017
45 78
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
50 79
PENYEDIAAN PREFUND DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
45 67
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK DI BANK INDONESIA
56 50
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA, PESERTA, DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH
43 45
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
35 70
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
46 41
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA
45 53
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
55 33
TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAA TEKNOLOGI FINANSIAL
41 43
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
34 39
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)
61 38
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
34 37
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
45 48
PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
60 41
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016
39 40
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
22 42
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
65 47
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
55 48
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
50 54
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 100 (SERATUS TAHUN EMISI 2016)
8 33
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
34 40
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
17 41
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
39 57
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
46 32
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
50 52
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
43 51
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
44 48
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
46 43
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
21 40
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
39 48
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2016
54 47
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 2016
39 58
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
10 50
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
54 39
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
34 63
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
39 33
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
48 42
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/2/DSM TANGGAL 22 JANUARI 2009 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK UMUM
48 46
PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI CHIP UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBIT
54 50
PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
36 60
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
42 57
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
45 45
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR I7/9/PBI/2OI5TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWALOLEH BANK INDONESIA
52 48
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/34/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PERLIDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
40 48
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINISIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI KORPORASI NON BANK
38 50
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2015
31 45
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER ONLINE 6 (ENAM) DIGIT UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA
44 53
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
60 45
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
44 48
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/Dkmp Tanggal 26 Juni 2015 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
3 2
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
45 79
Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
0 5
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
48 52
Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari
0 4
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
36 38
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
3 6
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
31 50
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
30 50
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
37 54
SURAT BERHARGA BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING
33 48
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
3 4
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri
0 5
Rasio Loan To Value Atau Rasio Finnacing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Property Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
0 3
PERUBUHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/DSTA TANGGAL 6 MARET 2015 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLA UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
64 52
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
29 47
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
50 73
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/Dpsp Tanggal 20 November 2013 Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Utang Negara
3 3
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
28 47
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
42 45
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/Dpau Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
3 5
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PERIHAL PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
40 50
Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valutas Asing Bagi Bank Umum Konvensional
3 3
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
51 66
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
46 47
RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
51 51
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
54 53
Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
3 4
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
3 3
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
42 42
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
34 64
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
39 58
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
72 69
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
71 46
PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
49 51
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
60 99
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/1/PBI/2015 TANGGAL 30 JANUARI 2015 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2014
55 55
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP Tanggal 22 Desember 2006 Perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
3 6
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
45 89
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DAN PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
31 41
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
33 72
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HARIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
71 57
Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM Tanggal 22 Januari 2009 Perihal Laporan Bulanan Bank Umum
39 66
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM Tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank
0 7
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penyelengaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
3 7
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
31 41
Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM Tanggal 14 Februari 2011 Perihal Laporan Harian Bank Umum
3 4
Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
3 4
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.
42 29
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/8/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK.
52 43
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.
30 35
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.
324 61
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
38 54
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014 DALAM BENTUK UANGRUPIAH KERTAS BERSAMBUNG
48 44
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014
49 46
Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu
0 3
PENERIMAAN DEVISA HASIL EXPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
16 78
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
38 41
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)
33 44
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
41 64
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/29/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
38 49
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
39 40
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
20 53
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIS NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 1OO.OOO (SERATUS RIBU ) TAHUN EMISI 2004
37 48
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2013
41 52
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
3 4
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/DPBS TANGGAL 5OKTOBER 2009 PERIHAL UNIT USAHA SYARIAH
70 70
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/9/DPBS TANGGAL 7 APRIL 2009 PERIHAL BANK UMUM SYARIAH
49 91
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
37 42
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
47 64
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
0 5
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11 /10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH
32 47
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/3/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH
47 57
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/37/DSTA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2013 PERIHAL LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
0 4
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL
51 46
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
0 2
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
48 60
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
34 77
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
34 48
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
3 3
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.15/29/DKBU TANGGAL 31 JULI 2013 PERIHAL LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BPR
3 3
PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM SEKUNDER DAN GIRO WAJIB MINIMUM BERDASARKAN LOAN TO DEPOSIT RATIO DALAM RUPIAH
3 3
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
48 37
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PEMILIKAN PROPERTI, KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KONSUMSI BERAGUN PROPERTI, DAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
3 4
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/20/DKBU TANGGAL 22 MEI 2013 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
52 53
LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
3 3
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
17 69
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
0 6
PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
0 3
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
32 48
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 12/29/DASP TANGGAL 10 NOVEMBER 2010 PERIHAL TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
3 4
LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT
0 4
PERSYARATAN BANK UMUM UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING
0 4
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
58 62
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
63 59
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAANTERORISRNE BAGI BANK UMUM
3 3
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
52 64
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM KONVENSIONAL
57 67
PERUBAHAN ATAS SEBI NO. 11/13/DASP TANGGAL 4 MEI 2009 PERIHAL BATAS NILAI NOMINAL NOTA DEBIT DAN TRANSFER KREDIT DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
0 5
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA RENCANA UTANG LUAR NEGERI, PERUBAHAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI, DAN INFORMASI KEUANGAN
3 4
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI
3 4
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM
0 5
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/15/DPNP TANGGAL 12 JULI 2006 PERIHAL LAPORAN BERKALA BANK UMUM
0 4
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
3 3
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
3 4
KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK
27 51
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
29 45
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM
37 57
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.
42 45
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
44 47
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST)
49 44
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
42 39
PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
44 63
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
40 64
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK.
20 44
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT.
48 45
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
29 47
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER.
42 40
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK.
34 42
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARAAN JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK.
46 60
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.
46 63
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
47 44
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM.
44 47
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BPR
26 50
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
26 65
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH.
51 49
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
61 59
KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
31 47
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
29 40
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM.
25 37
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
45 52
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
35 48
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
47 40
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
14 51
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
40 53
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/26/PBI/2003 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH
44 47
PENCABUTAN ATAS PBI NOMOR 3/2/PBI/2001 TANTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SE BI NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL
23 51
PERUBAHAN ATAS PBI NO.12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
107 100
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
29 57
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/1/PBI/2005 TANGGAL 10 JANUARI 2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
50 52
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
22 61
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
47 54
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
41 53
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK
39 58
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
39 60
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
40 48
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
66 53
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
57 79
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
39 43
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/11/PBI/2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
40 50
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH
23 43
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
36 52
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/34/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI PEMBELIAN WESEL EKSPOR BERJANGKA OLEH BANK INDONESIA
44 59
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 25 (DUA PULUH LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1991
48 35
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/29/PBI/2008 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
47 40
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
28 28
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO.5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
42 50
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM
33 76
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
40 41
PERUBAHAN ATAS PBI NO.11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
31 62
TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA
35 61
PERUBAHAN ATAS PBI NO.7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
47 42
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 1000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2010
61 55
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
39 38
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
40 69
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
46 69
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PBI NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
42 44
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
38 44
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
39 36
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
54 43
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
35 50
PERUBAHAN ATAS PBI NO.8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DI YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH
50 60
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM
52 66
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
74 63
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
55 35
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 DALAM BENTUK UANG KERTAS BERSAMBUNG
85 231
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
47 35
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
56 43
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
58 65
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
35 41
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
35 52
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/25/PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000
40 45
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
61 73
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/37/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
44 44
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT
36 67
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
53 41
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
59 52
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
39 42
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
35 44
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
11 43
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/19/PBI/2001 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
42 33
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
32 37
TRANSAKSI USD REPURCHASE AGREEMENT BANK KEPADA BANK INDONESIA
41 42
PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATRA UTARA
38 54
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK
48 82
PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
36 78
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.
33 51
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
43 42
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
51 43
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/71/KEP/DIR TANGGAL 29 JULI 1998 TENTANG BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/109/KEP/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 1998 TENTANG TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KETUA BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)
52 52
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
49 81
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK.
50 53
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/153/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO), SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/154/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO), DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/155/ KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA
58 52
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
64 65
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
64 50
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM.
50 75
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
29 92
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
93 68
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN
39 81
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah
50 55
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
50 45
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
38 52
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
51 48
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
36 46
Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
23 72
PENCABUTAN BEBERAPA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA MENGENAI PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN
34 61
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
55 58
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/46/KEP/DIR TANGGAL 10 JUNI 1998 TENTANG KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN TEBU RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESI NO.31/307/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1999 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
34 63
DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DANA/ATAU BILYET GIRO KOSONG
26 78
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 5 (LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1979, 50 (LIMA PULUH) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 DAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 SERTA UANG KERTAS PECAHAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1992, 500 (LIMA ...)
49 54
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
27 49
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
32 44
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
54 40
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
35 59
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
38 44
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
22 32
Penilaian Kualitan Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
37 38
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
21 26
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
20 36
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
36 63
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM.
30 44
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/14/PBI/2001
38 50
Perlakuan khusus Terhadap kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
19 41
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
31 38
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TANGGAL 4 JANUARI 2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/16/PBI/2003 TANGGAL 28 AGUSTUS 2003 BESERTA PERATURAN PELAKSANANNYA
38 38
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
29 33
Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
33 55
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
43 50
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
51 73
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDADARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONA
12 33
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
32 39
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS SERTA KABUPATEN NIAS SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA
35 66
Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
39 54
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
41 47
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
61 67
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
24 98
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
50 55
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
52 47
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM.
43 41
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/17/PBI/2003 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
45 46
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/28/PBI/2005.
37 73
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
33 52
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
19 43
PENYIMPANAN SEKURITAS, SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
35 40
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
10 38
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
21 36
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
32 39
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
21 42
Prinsif Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
45 56
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
40 43
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
24 44
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
37 46
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
39 57
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
43 56
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
58 47
SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM
36 51
Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
26 64
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
38 38
Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
45 37
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANPERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
50 49
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.
37 64
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
38 55
Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
46 56
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
34 42
Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.
31 37
Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah.
32 37
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
34 38
KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DGN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DGN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR-TRANS) PRA KONVERSI
47 41
Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang antar Bank.
47 36
TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK
51 50
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
46 49
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA
29 63
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
35 86
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
37 51
Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
30 39
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
56 46
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
28 60
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003
54 55
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES).
48 53
PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
36 39
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA TRAGEDI BALI
38 42
Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
9 53
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
52 51
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.
36 61
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
27 51
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK).
33 43
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL.
0 36
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH
38 53
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
0 60
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
0 42
FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH
16 37
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.4/2/PBI/2002 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
43 42
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali
43 43
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA
44 40
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
30 37
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/147/KEP/DIR TGL.12-11-1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
27 38
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN SATU ABAD BUNG HATTA" TAHUN EMISI 2002
38 44
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/201/KEP/DIR TGL. 29-01-1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NO.KEP-046/KM.17/1999 DAN NO.31/201/KEP/DIR TENTANG PROGRAM PENJAMINAN EKSPORT DALAM RANGKA PENGGERAKAN SEKTOR RIIL
27 36
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN RP. 5 TAHUN EMISI 1970 DAN 1974, RP. 25 TAHUN EMISI 1971, RP. 50 TAHUN EMISI 1971, SERTA RP. 100 TAHUN EMISI 1973 DAN 1978
21 47
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
41 46
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL
41 45
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
36 51
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/15/PBI/2001 TENTANG PENTAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
36 43
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
38 44
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/4/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
51 38
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000(LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
57 64
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
33 30
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
43 46
PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
44 55
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK
7 47
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH
26 35
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
32 31
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
29 32
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
25 31
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN 100 TAHUN BUNG KARNO" TANDA TAHUN 2001
47 58
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
26 31
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 32/46/KEP/DIR TGL.14 MEI 1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKSI BANK INDONESIA DAN KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL NO.32/46/KEP/DIR DAN NO.181/BPPN/0599 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
29 56
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/138/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI TAGIHAN ATAS DASAR SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI KEPADA BANK INDONESIA, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/193/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASI
34 41
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TGL.29-5-1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
28 54
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
13 29
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
24 33
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) DAN PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TANDA TAHUN 1999
46 52
FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000
28 37
PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGAM REKAPITALISASI
41 33
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
60 45
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000(SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
34 42
PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDARD PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
55 53
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
31 49
PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
45 57
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP. 50.000 TAHUN EMISI 1999
57 45
FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
39 53