Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
111 198
Penyelenggaraan Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
22 76
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Rupiah
33 61
Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
65 217
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
79 244
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
76 157
Perubahan Keempat Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
128 240
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui Front Office Perizinan
83 113
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia
130 216
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
318 484
Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
337 456
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
304 578
Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Singapura Menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura melalui Bank
153 2420
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank
162 2715
Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
535 3533
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
353 2583
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
275 362
Transaksi Pasar Valuta Asing Untuk Lindung Nilai Melalui Bank Mitra
247 453
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank
129 496
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
211 609
Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan Self-Regulatory Organization di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
244 545
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
191 445
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
303 644
Transaksi Letter of Credit di Bank Indonesia
145 350
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
273 657
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
169 244
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah
202 599
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
810 2570
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dari Peredaran
109 414
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
386 718
Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank
134 535
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
158 746
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
280 533
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
423 700
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia
219 728
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
170 467
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
254 786
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia - Fast Payment
369 641
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
232 455
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
228 623
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
206 527
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2025
235 521
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
496 693
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019/ tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
333 394
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
258 362
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
223 388
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
317 657
Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
371 566
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
216 575
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah
330 557
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
425 657
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
204 433
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
140 307
INFRASTRUKTUR DAN KEPESERTAAN OPERASI MONETER
165 275
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
174 398
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIAN DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK
469 908
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG
339 652
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
589 3296
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
1316 4377
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
326 752
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
345 665
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
213 552
PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
230 569
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
314 533
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
450 667
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
311 575
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
218 403
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
186 561
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
329 650
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
226 335
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
463 435
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN
233 295
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2024
227 284
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM MELALUI BANK
191 363
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
313 460
KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI BANK INDONESIA
209 329
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
254 519
KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA
588 911
DEALER UTAMA PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
218 254
LAPORAN PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
248 393
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
237 323
TRANSAKSI PASAR UANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
193 282
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMO4 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
447 247
PERATURAN PELAKSANAAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
205 243
PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
254 396
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
176 251
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank
258 314
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/Padg/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank
231 342
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
219 244
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA
211 347
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN RUPIAH WON
193 255
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 2O/15/PADG/2O18 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
192 238
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
193 270
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 4 TAHUN 2O23 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DANDEVISA PEMBAYARAN IMPOR
216 278
STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
166 237
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/12/PADG/2O19 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
462 377
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
202 255
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
217 251
Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia
755 459
Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
172 387
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023
197 235
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
171 238
PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKAPENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
212 228
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1991, PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 1993, DAN PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1997 DARI PEREDARAN
168 232
TATA CARA PELAKSANAAN PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
325 344
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
201 237
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/Padg/2019 tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
162 2071
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PADG NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
151 204
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
538 477
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
163 238
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka
164 236
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIANOMOR 22/I4/PBI/2O2O TENTANG OPERASI MONETER
162 254
PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG DAN TRANSAKSI PASAR UANG
162 216
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARAAN SELF REGULATORY ORGANIZATION DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
153 287
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
231 231
PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
190 238
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
148 238
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
296 309
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
179 231
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/24/PADG/2020 TENTANG STANDING FACILITIES
172 287
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
171 308
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/25/PADG/2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
185 227
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
182 245
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
68 225
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/7/PBI/2020 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
219 438
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
202 238
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
229 192
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
256 304
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
163 227
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
185 236
PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
197 214
TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
253 258
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASINGBAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
176 209
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF (PADG PERUBAHAN KEDUA INSENTIF)
163 249
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2022
209 229
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
202 246
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/Padg/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
203 275
TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN FORMAT PERATURAN DI BANK INDONESIA
170 262
LAPORAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH
189 255
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA
149 214
PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
175 264
LAPORAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
508 242
Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia
172 234
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
163 206
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
165 221
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
148 250
Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Mengenai Kredit Likuiditas Bank Indonesia Terkait Kredit Program dan Peraturan Pelaksanaannya
180 210
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
150 184
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
210 251
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
184 254
LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
302 397
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
154 196
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 dari Peredaran
155 212
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
165 199
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2022
171 201
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2022
182 230
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2022
160 250
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2022
182 201
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2022
175 235
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
152 236
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
150 245
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
174 266
TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD
142 221
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING
171 265
PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
138 266
PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
256 345
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN
350 629
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KOMVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
185 227
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
170 268
KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL
174 328
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif
148 228
PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
135 223
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
190 227
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
147 235
TRANSAKSI CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT SURATBERHARGA DALAM RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA
167 246
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
245 261
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
198 271
Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra
150 271
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2021
133 212
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
168 300
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
157 201
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
186 230
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/4/PADG/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
187 292
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
178 307
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
195 233
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
169 267
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
166 235
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL, TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
273 288
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/4/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
184 253
TATA CARA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
155 288
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
161 233
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YUAN MELALUI BANK
177 272
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
182 261
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1970 Sampai Dengan Tahun Emisi 1990 Dari Peredaran
154 215
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE PEMBAYARAN
277 248
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/20/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
226 268
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/23/PADG/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI
193 331
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
180 249
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK
164 210
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/Pbi/2019 Tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
195 262
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
148 237
Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
164 256
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
128 253
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
197 216
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
182 280
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
189 232
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
213 363
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/Pbi/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
134 234
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
126 238
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/Pbi/2018 Tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
178 223
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
135 218
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
181 252
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2020
148 209
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
192 245
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
151 221
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
175 234
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
148 239
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/4/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
147 190
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
153 211
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Covid Virus Corona
185 333
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
159 202
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
160 217
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
148 246
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
170 238
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
233 315
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANNUR NOMOR 20/4 ANGGOTA DEWAN GUBER/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGBERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIARAAN PENATAUSAHAAN SURAT PLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
161 245
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
172 292
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
169 224
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
145 185
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
162 238
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
148 154
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
159 218
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
202 180
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
187 257
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
172 219
Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank
183 249
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020
150 259
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
219 219
Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
144 181
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
142 261
Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah
158 205
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/21/PADG/2017 TENTANG PENYEDIAAN PREFUND DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
182 272
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
141 233
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
161 230
PROCEDURE FOR LICENSING AND OPERATION OF CENTRAL COUNTERPARTIES FOR OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE DERIVATIVE TRANSACTIONS
121 213
Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter
158 206
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
142 262
Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan
163 267
Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
204 333
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
150 245
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
185 191
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
189 295
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
143 221
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
145 217
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/7/PADG/2018 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER
137 251
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
157 243
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
164 212
LELANG SURAT UTANG NEGARA DAN/ATAU SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA UNTUK MENJAGA KESINAMBUNGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
212 225
PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
209 246
Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
142 234
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
150 224
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
160 227
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestik Non-Deliverable Forward
174 195
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS GIRO PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
156 220
Perubahan Atas Perturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia
170 251
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019
141 247
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
251 269
Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
185 194
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
177 217
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
188 222
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
159 240
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
167 245
Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
142 238
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
143 213
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENYERAPAN KODE ETIK PASAR
161 216
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
156 293
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.
166 234
Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over The Counter
172 242
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
208 263
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
141 205
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
314 257
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
152 231
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
169 217
Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap
212 307
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
293 248
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
223 254
STANDAR LAYANAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
195 273
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
187 273
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
157 182
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
177 247
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
155 271
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter
175 203
Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
152 235
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
201 291
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
111 264
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI PRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
185 292
PELAPORAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
236 255
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING
164 232
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018
138 204
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
180 204
Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumbar Daya Alam
153 342
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
166 211
Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing
167 247
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
192 229
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
178 287
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
145 222
HUBUNGAN OPERSIONAL BANK PERANTARA DENGAN BANK INDONESIA
166 257
PERUBAHAN PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/9/PADG/2017 TENTANG LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
150 191
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
166 229
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/8/PADG/2018 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA OPERASI MONETER
173 343
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
163 213
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
123 202
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
171 212
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
152 263
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA ELECTRONIC TRADING PLATFORM
352 249
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
162 188
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
175 238
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
167 235
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
189 228
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
177 198
KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
184 182
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
384 258
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
254 211
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO. 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
155 240
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
160 215
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
234 341
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
169 218
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
156 207
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
176 203
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
168 247
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
204 274
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN MOTOR
148 192
PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
339 479
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
141 265
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
176 263
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
351 304
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
175 265
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
204 247
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
172 228
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
299 239
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
165 236
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
184 187
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
189 210
TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
185 227
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017
163 193
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
205 299
Penyediaan Prefund dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
197 304
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK DI BANK INDONESIA
260 216
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA, PESERTA, DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH
148 232
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
166 297
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
179 213
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA
170 209
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
180 166
TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAA TEKNOLOGI FINANSIAL
190 182
Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
39 162
Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank
36 172
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
130 193
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL (LOCAL CURRENCY SETTLEMENT) MELALUI BANK
70 158
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)
233 218
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
161 187
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
164 207
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
48 157
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
47 154
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
55 143
PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
175 237
Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
42 180
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
45 135
Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
46 184
Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
61 178
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
60 162
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
70 139
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana
21 161
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
38 142
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016
146 185
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
196 223
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
404 214
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
240 191
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
181 283
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 100 (SERATUS TAHUN EMISI 2016)
133 187
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
141 173
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
138 200
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
146 235
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
146 204
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
160 269
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
152 235
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
168 165
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
173 185
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
142 189
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
147 409
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2016
171 204
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 2016
162 198
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
122 191
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
184 180
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
159 226
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
182 168
Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016
87 149
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
54 172
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/31/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
54 146
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
35 143
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
68 178
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
50 151
Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
55 173
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
49 155
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
155 172
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/2/DSM TANGGAL 22 JANUARI 2009 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK UMUM
152 193
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
58 179
PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI CHIP UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBIT
296 232
PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
148 228
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
152 233
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
186 209
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR I7/9/PBI/2OI5TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWALOLEH BANK INDONESIA
195 189
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/34/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PERLIDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
211 212
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINISIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI KORPORASI NON BANK
188 388
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
53 166
Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
54 131
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2015
148 176
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
215 208
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
178 215
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/Dkmp Tanggal 26 Juni 2015 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
91 210
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
166 264
Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
78 168
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
271 231
Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari
96 136
Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
43 149
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
174 181
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
94 163
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
152 247
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
156 199
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
210 233
SURAT BERHARGA BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING
144 218
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
68 163
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri
95 161
Rasio Loan To Value Atau Rasio Finnacing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Property Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
76 178
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/DSTA TANGGAL 6 MARET 2015 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLA UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
410 291
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
162 230
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
189 264
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/Dpsp Tanggal 20 November 2013 Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Utang Negara
84 159
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
148 223
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
150 219
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/Dpau Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
80 184
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PERIHAL PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
231 276
Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valutas Asing Bagi Bank Umum Konvensional
89 178
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
153 275
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
172 193
RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
181 261
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
178 223
Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
77 164
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
111 168
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
242 216
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
154 245
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
147 274
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
197 286
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
654 296
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
58 154
PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
156 242
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
342 659
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/1/PBI/2015 TANGGAL 30 JANUARI 2015 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2014
178 178
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP Tanggal 22 Desember 2006 Perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
83 149
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
179 218
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DAN PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
220 341
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
1015 367
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HARIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
243 356
Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM Tanggal 22 Januari 2009 Perihal Laporan Bulanan Bank Umum
279 256
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM Tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank
76 141
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penyelengaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
86 195
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
160 275
Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM Tanggal 14 Februari 2011 Perihal Laporan Harian Bank Umum
66 175
Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
92 197
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.
178 169
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/8/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK.
219 253
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.
165 199
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.
1855 317
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
175 247
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014 DALAM BENTUK UANGRUPIAH KERTAS BERSAMBUNG
158 163
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014
169 210
Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu
75 198
Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
91 161
PENERIMAAN DEVISA HASIL EXPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
144 231
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
149 229
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)
152 221
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
162 259
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/29/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
157 188
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
176 183
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
157 201
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIS NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 1OO.OOO (SERATUS RIBU ) TAHUN EMISI 2004
156 222
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2013
150 208
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
83 156
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/DPBS TANGGAL 5OKTOBER 2009 PERIHAL UNIT USAHA SYARIAH
211 225
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/9/DPBS TANGGAL 7 APRIL 2009 PERIHAL BANK UMUM SYARIAH
237 332
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
137 188
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
166 248
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
88 163
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11 /10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH
149 193
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/3/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH
167 254
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
48 186
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/37/DSTA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2013 PERIHAL LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
57 160
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL
178 238
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
54 300
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
237 242
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
149 213
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
159 190
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
71 132
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.15/29/DKBU TANGGAL 31 JULI 2013 PERIHAL LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BPR
72 142
PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM SEKUNDER DAN GIRO WAJIB MINIMUM BERDASARKAN LOAN TO DEPOSIT RATIO DALAM RUPIAH
55 148
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
154 205
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PEMILIKAN PROPERTI, KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KONSUMSI BERAGUN PROPERTI, DAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
64 142
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/20/DKBU TANGGAL 22 MEI 2013 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
233 218
LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
51 151
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
120 256
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
85 149
PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
82 134
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
138 235
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 12/29/DASP TANGGAL 10 NOVEMBER 2010 PERIHAL TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
79 178
LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT
64 150
PERSYARATAN BANK UMUM UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING
64 175
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
216 251
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
283 224
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAANTERORISRNE BAGI BANK UMUM
92 158
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
165 253
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM KONVENSIONAL
156 238
PERUBAHAN ATAS SEBI NO. 11/13/DASP TANGGAL 4 MEI 2009 PERIHAL BATAS NILAI NOMINAL NOTA DEBIT DAN TRANSFER KREDIT DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
76 135
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA RENCANA UTANG LUAR NEGERI, PERUBAHAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI, DAN INFORMASI KEUANGAN
106 168
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI
83 149
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM
83 142
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/15/DPNP TANGGAL 12 JULI 2006 PERIHAL LAPORAN BERKALA BANK UMUM
66 150
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
82 167
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
58 153
LAPORAN KEGIATAN PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) BANK UMUM YANG DISAMPAIKAN KEPADA BI
64 215
PEDOMAN STANDAR PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK
63 165
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)
55 160
KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK
132 298
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
137 222
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
141 179
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM
142 214
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.
156 220
LAPORAN TAHUNAN BANK UMUM DAN LAPORAN TAHUNAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
158 226
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
161 217
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.
155 226
PENERAPAN KEBIJAKAN PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
75 193
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST)
188 213
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
197 306
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK.
79 171
PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
170 258
PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
167 197
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
139 128
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/22/DASP PERIHAL IMPLEMENTASI TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA.
58 155
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
194 235
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK.
130 231
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT.
173 225
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/33/DPNP TANGGAL 18 DESEMBER 2007 PERIHAL PEDOMAN PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR.
53 157
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN.
62 162
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/15/DASP TANGGAL 18 JUNI 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA OLEH PENYELENGGARA KLIRING LOKAL SELAIN BANK INDONESIA
38 146
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
162 216
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER.
145 222
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK.
145 208
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
178 209
PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
61 241
TATA CARA PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
58 149
PENCABUTAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 23/15/BPPP TANGGAL 28 FEBRUARI 1991 PERIHAL KEGIATAN BANK DI PASAR MODAL.
310 213
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARAAN JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK.
151 248
PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR.
54 185
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.
266 327
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
170 221
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM.
153 222
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BPR
131 192
PERIZINAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN SUB-REGISTRY
72 170
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA.
52 158
PERUBAHAN KETIGA ATAS SE NO. 3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001 PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA.
134 178
PENERAPAN MANJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM YANG MELAKUKAN LAYANAN NASABAH PRIMA
92 150
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
145 245
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH.
156 248
PERUBAHAN ATAS SE NO. 13/8/DPNP TANGGAL 28 MARET 2011 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
164 177
PENCABUTAN SE BI NO. 29/02/UPPB TGL. 31 JULI 1996 PERIHAL TATACARA PENERIMAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA DAN PENGENAAN SANKSI.
165 188
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
214 264
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO. 5/21/DPNP PERIHAL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
72 220
IMPLEMENTASI TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA
75 176
KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
172 219
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
134 225
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM.
154 216
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
161 202
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
149 201
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
144 164
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
73 147
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 10/34/DPBS TANGGAL 22 OKTOBER 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
96 165
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
157 185
PERUBAHAN ATAS SE NOMOR 10/35/DPBS TANGGAL 22 OKTOBER 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
181 221
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
76 169
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
164 180
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
47 169
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
138 182
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
159 208
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/26/PBI/2003 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH
151 215
PENCABUTAN ATAS PBI NOMOR 3/2/PBI/2001 TANTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SE BI NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL
125 189
PERUBAHAN ATAS PBI NO.12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
279 253
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
148 263
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/1/PBI/2005 TANGGAL 10 JANUARI 2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
201 245
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
143 247
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
162 210
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
151 196
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK
157 230
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
41 173
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE ADMINISTRASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM RANGKA SEKURITISASI
253 189
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
158 189
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
147 184
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
183 205
TATA CARA PELAPORAN PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK SERTA FORMAT INDIKATOR KEUANGAN
56 138
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT SECARA MANDATORY DALAM RANGKA KONSOLIDASI
64 154
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS KERJASAMA PEMASARAN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI (BANCASSURANCE)
22 191
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.8/31/DPBR TANGGAL 12 DESEMBER 2006 PERIHAL BANK PERKREDITAN RAKYAT.
44 156
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
47 145
TATA CARA LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
58 170
PERUBAHAN ATAS SE NO.11/32/DPM TANGGAL 7 DESEMBER 2009 PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
69 149
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
65 194
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
73 154
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
203 238
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
163 193
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/11/PBI/2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
156 236
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH
119 203
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
173 239
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/34/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI PEMBELIAN WESEL EKSPOR BERJANGKA OLEH BANK INDONESIA
194 195
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 25 (DUA PULUH LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1991
157 235
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/29/PBI/2008 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
167 176
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
153 160
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO.5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
161 231
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM
137 232
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE NO.8/7/DPBR TANGGAL 23 FEBRUARI 2006 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
64 184
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
165 189
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
136 200
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNACE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
141 182
PERUBAHAN ATAS PBI NO.11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
173 256
TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA
164 203
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001 PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
157 217
PERUBAHAN ATAS PBI NO.7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
161 195
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 1000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2010
150 213
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
167 271
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
137 254
Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
191 182
Perubahan Atas Se BI No.7/19/Dpnp Tanggal 14 Juni 2005 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana
241 205
Perubahan Atas Se BI No.11/4/Dpnp Tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia
136 172
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
191 248
Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder Dalam Rupiah
50 162
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/Uk Tanggal 12 Februari 1999 Perihal Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro Melalui Bank Umum
141 175
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/17/Uk Tanggal 15 Januari 1999 Perihal Kredit Usaha Tani
172 199
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PBI NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
151 186
Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
50 176
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
46 207
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
127 196
Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dalam Status Pengawasan Khusus
44 193
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
162 170
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
164 197
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
139 202
PERUBAHAN ATAS PBI NO.8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DI YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH
162 211
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM
184 229
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
220 258
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
183 213
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 DALAM BENTUK UANG KERTAS BERSAMBUNG
215 472
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
181 192
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
210 205
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
235 202
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
140 188
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
170 185
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/25/PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000
153 206
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
190 222
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/37/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
153 189
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT
185 242
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
234 210
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
63 171
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
200 201
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
181 184
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
152 214
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
127 180
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/19/PBI/2001 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
167 181
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
162 163
TRANSAKSI USD REPURCHASE AGREEMENT BANK KEPADA BANK INDONESIA
166 198
Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank
1 179
PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATRA UTARA
179 196
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
61 149
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat
60 157
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat
72 162
Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 20.000 (Dua Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999, dan 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999
61 153
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
50 192
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK
197 214
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
47 143
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
68 149
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/Pbi/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
69 175
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
24 162
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
159 142
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2 164
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
51 167
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
41 156
Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
25 153
PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
181 228
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.
162 204
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint Tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
1 138
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
148 237
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
188 208
Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
54 141
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
49 160
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
61 199
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/71/KEP/DIR TANGGAL 29 JULI 1998 TENTANG BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/109/KEP/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 1998 TENTANG TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KETUA BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)
171 230
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP Tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
2 153
Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP Tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-Hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
2 152
Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia
2 142
Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP Tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
2 163
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
112 183
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.7/24/DPNP Tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
2 148
Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penetapan Treasury Single Account
2 150
Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
44 139
Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Dalam Rangka Perlindungan Kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS
4 119
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
43 149
Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi
35 167
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
57 153
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
50 177
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
277 263
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK.
175 210
Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
70 165
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
34 162
Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing
131 149
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/153/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO), SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/154/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO), DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/155/ KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA
225 200
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
227 218
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
195 218
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM.
175 221
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
145 274
Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia Terkait dengan Cek, Travellers Cheque, Blanko Cek, Deposito, Sertifikat Deposito, Bilyet Deposito, Demand Draft, Time Demand Draft, Garansi Bank, Promissory Note, Standby Lc dan Letter Of Credit, serta Surat Konfirmasi Palsu atau Hilang Dicuri
168 151
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
241 211
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN
138 241
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah
158 233
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
175 192
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
179 178
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
159 224
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
179 192
Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
141 251
PENCABUTAN BEBERAPA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA MENGENAI PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN
164 206
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
185 191
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/46/KEP/DIR TANGGAL 10 JUNI 1998 TENTANG KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN TEBU RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESI NO.31/307/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1999 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
165 211
DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DANA/ATAU BILYET GIRO KOSONG
198 255
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
52 150
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR Tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
62 144
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
130 133
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 5 (LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1979, 50 (LIMA PULUH) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 DAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 SERTA UANG KERTAS PECAHAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1992, 500 (LIMA ...)
159 199
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
159 174
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
140 225
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
190 164
Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.
155 197
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
167 269
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
170 216
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
156 177
Penilaian Kualitan Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
151 183
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
150 161
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
139 166
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
155 201
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM.
127 184
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/14/PBI/2001
163 202
Perlakuan khusus Terhadap kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
145 219
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
142 196
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TANGGAL 4 JANUARI 2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/16/PBI/2003 TANGGAL 28 AGUSTUS 2003 BESERTA PERATURAN PELAKSANANNYA
155 191
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
146 186
Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
157 200
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
155 203
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
166 231
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDADARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONA
145 195
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
36 175
Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
133 113
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
68 112
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
145 178
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS SERTA KABUPATEN NIAS SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA
154 306
Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus
92 137
Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
174 187
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
186 242
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
219 240
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
158 268
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
184 188
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
183 173
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM.
202 366
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
36 142
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/17/PBI/2003 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
161 215
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/28/PBI/2005.
156 217
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing.
53 111
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.
44 101
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
160 208
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
132 182
Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara
45 151
PENYIMPANAN SEKURITAS, SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
155 193
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
143 191
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
140 178
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum.
41 158
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
157 200
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
151 205
Prinsif Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
172 207
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
51 179
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara
33 181
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
164 219
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
131 164
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
142 251
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
156 195
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
161 217
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
159 225
SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM
139 204
Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles
34 155
Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
147 283
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
93 163
Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat
115 152
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
138 168
Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
166 228
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANPERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
171 243
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.
163 234
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
162 241
Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
177 258
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
173 192
Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.
148 193
Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah.
175 200
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
166 186
Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
141 138
KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DGN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DGN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR-TRANS) PRA KONVERSI
160 176
Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang antar Bank.
158 204
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
170 188
TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK
181 207
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
154 208
Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum.
155 199
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA
158 231
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
163 228
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
157 230
Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
151 174
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
64 149
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
162 206
Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
137 154
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
134 203
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003
174 220
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES).
158 223
PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
143 225
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA TRAGEDI BALI
171 195
Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
133 199
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
186 200
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.
163 224
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
148 214
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK).
150 188
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL.
23 189
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH
155 204
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
2 211
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
2 189
FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH
159 197
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.4/2/PBI/2002 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
137 217
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali
174 194
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA
163 214
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
152 229
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/147/KEP/DIR TGL.12-11-1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
140 200
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN SATU ABAD BUNG HATTA" TAHUN EMISI 2002
166 214
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/201/KEP/DIR TGL. 29-01-1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NO.KEP-046/KM.17/1999 DAN NO.31/201/KEP/DIR TENTANG PROGRAM PENJAMINAN EKSPORT DALAM RANGKA PENGGERAKAN SEKTOR RIIL
132 194
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN RP. 5 TAHUN EMISI 1970 DAN 1974, RP. 25 TAHUN EMISI 1971, RP. 50 TAHUN EMISI 1971, SERTA RP. 100 TAHUN EMISI 1973 DAN 1978
131 197
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
154 219
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL
176 221
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
160 240
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/15/PBI/2001 TENTANG PENTAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
161 198
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
166 189
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
282 359
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/4/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
164 217
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000(LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
163 260
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
138 184
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
158 221
PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
127 203
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK
94 209
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH
141 176
Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006,VR0008, VR0010, VR0012, VR0014 dan VR0016 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemeritah yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Sekunder oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
126 138
Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
173 196
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
139 196
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
161 187
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
127 205
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN 100 TAHUN BUNG KARNO" TANDA TAHUN 2001
171 227
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
153 206
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 32/46/KEP/DIR TGL.14 MEI 1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKSI BANK INDONESIA DAN KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL NO.32/46/KEP/DIR DAN NO.181/BPPN/0599 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
168 278
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/138/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI TAGIHAN ATAS DASAR SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI KEPADA BANK INDONESIA, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/193/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASIL EKSPORT UNTUK EKSPORTIR DAN EKSPORTIR TERTENTU, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/194/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASIL EKSPORT YANG AKAN DATANG UNTUK EKSPORTIR TERTENTU, DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/187/KEP/DIR TENTANG PENJAMINAN DAN ATAU PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT MELALUI PENEMPATAN DANA BANK INDONESIA PADA BANK ASING
177 207
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TGL.29-5-1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
149 211
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
129 190
Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003,VR0004,VR0007, VR0009, VR0011, VR0013 dan VR0015 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah yang Dapat Diperdagangkan oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
121 157
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
145 200
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
124 181
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000(SERIBU) TAHUN EMISI 2000
143 152
HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
130 156
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
128 161
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
137 136
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK
125 215
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG KERTAS PECAHAN RP10.000 TAHUN EMISI 1992, RP20.000 TAHUN EMISI 1992 DAN 1995, RP50.000 TAHUN EMISI 1993 DAN 1995 SERTA RP.50.000 PLASTIK TAHUN EMISI 1993
132 207
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH
119 145
PENCABUTAN SURAT EDARAN NO.21/54/ULN TGL.29-12-1988 PERIHAL LARANGAN HUBUNGAN DAGANG DENGAN AFRIKA SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT EDARAN NO.26/39/ULN TGL.18-02-1994 PERIHAL HUBUNGAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AFRIKA SELATAN DAN ANGOLA
105 144
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/177/KEP/DIR TGL.31-12-1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
133 163
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/150/KEP/DIR TGL.12-11-1998 TENTANG REKSTRUKTURISASI KREDIT
150 163
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
151 145
JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
109 139
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
142 148
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/10/PBI/1999 TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI
142 148
PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
123 138
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
134 203
PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN
149 180
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tentang Penyelanggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal
127 151
Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit/Pembiayaan Modal Kerja melalui Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dan Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.
126 152
PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
155 159
PENATAUSAHAAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH
132 175
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN(FIT AND PROPER TEST)
141 151
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) DAN PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TANDA TAHUN 1999
174 212
FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000
155 183
PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGAM REKAPITALISASI
162 183
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
178 232
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000(SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
134 189
PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDARD PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
152 232
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
144 214
PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
173 253
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP. 50.000 TAHUN EMISI 1999
179 221
FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
135 215
