Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
26 23
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
74 72
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia - Fast Payment
55 108
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
55 139
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
46 187
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
38 140
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2025
29 114
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
284 409
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019/ tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
138 207
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing
113 180
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
85 198
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
116 306
Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
157 273
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
77 242
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah
120 259
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
207 274
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
71 233
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
41 159
INFRASTRUKTUR DAN KEPESERTAAN OPERASI MONETER
27 123
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
62 228
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIAN DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK
287 604
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG
155 234
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
299 538
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
752 909
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
175 336
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
184 332
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
118 241
PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
123 247
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
142 199
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
251 274
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
154 265
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
94 109
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
98 226
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
143 251
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
90 157
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
154 245
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN
130 145
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2024
115 134
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM MELALUI BANK
117 220
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
162 273
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA
92 228
KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA
231 401
DEALER UTAMA PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
91 127
LAPORAN PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
123 257
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
107 201
TRANSAKSI PASAR UANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
84 121
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMO4 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
172 118
PERATURAN PELAKSANAAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
85 126
PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
110 217
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
74 113
Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank
139 121
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/Padg/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank
78 162
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
55 109
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA
115 216
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN RUPIAH WON
87 125
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 2O/15/PADG/2O18 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
94 136
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
97 141
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 4 TAHUN 2O23 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DANDEVISA PEMBAYARAN IMPOR
69 130
STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
58 93
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/12/PADG/2O19 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
132 168
Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
93 117
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
102 120
Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia
233 279
Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
77 119
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023
88 117
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
81 113
PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKAPENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
89 112
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1991, PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 1993, DAN PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 1997 DARI PEREDARAN
68 107
TATA CARA PELAKSANAAN PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
146 147
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
94 113
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/Padg/2019 tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
77 132
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PADG NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
68 94
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
346 265
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
69 124
Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka
68 99
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIANOMOR 22/I4/PBI/2O2O TENTANG OPERASI MONETER
61 109
PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG DAN TRANSAKSI PASAR UANG
60 100
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARAAN SELF REGULATORY ORGANIZATION DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
68 124
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
93 101
PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
81 122
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
74 105
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
110 157
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
77 113
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/24/PADG/2020 TENTANG STANDING FACILITIES
71 118
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
53 125
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/25/PADG/2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
82 107
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
64 118
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
34 108
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/7/PBI/2020 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
114 218
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
63 93
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
97 88
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
84 112
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
68 98
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
88 107
PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
93 98
TRANSAKSI DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
81 136
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASINGBAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
63 99
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF (PADG PERUBAHAN KEDUA INSENTIF)
68 137
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2022
62 108
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
88 117
Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/Padg/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
96 133
TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN FORMAT PERATURAN DI BANK INDONESIA
75 127
LAPORAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH
76 106
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA
62 96
PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
83 137
LAPORAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
131 111
Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia
74 121
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
67 91
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
65 93
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
60 124
Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Mengenai Kredit Likuiditas Bank Indonesia Terkait Kredit Program dan Peraturan Pelaksanaannya
77 96
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
55 79
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
90 116
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
74 109
LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
130 143
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
64 89
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 dari Peredaran
76 99
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
73 111
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2022
73 85
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2022
85 119
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2022
55 122
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2022
83 91
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2022
78 131
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022
73 123
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
61 110
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
76 132
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING
74 121
PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
48 120
PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
120 151
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN
144 196
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KOMVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
72 105
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
64 130
KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL
72 125
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif
70 96
PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF
54 116
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
81 108
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
41 107
TRANSAKSI CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT SURATBERHARGA DALAM RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA
64 126
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
105 125
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
75 127
Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra
61 115
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2021
58 100
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
74 112
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
66 91
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
94 108
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/4/PADG/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
48 131
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
83 121
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
82 116
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
69 142
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
70 109
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT
68 115
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL, TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
79 122
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/4/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
88 130
TATA CARA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
66 122
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
63 102
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YUAN MELALUI BANK
78 101
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
91 115
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1970 Sampai Dengan Tahun Emisi 1990 Dari Peredaran
61 106
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE PEMBAYARAN
94 109
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/20/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
77 128
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/23/PADG/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI
52 104
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK
74 98
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK
57 96
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/Pbi/2019 Tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
83 124
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
54 106
Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
80 127
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
40 95
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
69 131
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
64 97
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
83 126
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
69 110
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
88 140
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/Pbi/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
40 123
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
44 108
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/Pbi/2018 Tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
68 112
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
58 109
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
80 123
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2020
53 98
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
72 112
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
57 102
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
79 108
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
58 122
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/4/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
51 93
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
67 100
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Covid Virus Corona
101 218
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
68 91
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
66 95
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
67 116
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
71 111
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
113 186
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANNUR NOMOR 20/4 ANGGOTA DEWAN GUBER/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGBERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIARAAN PENATAUSAHAAN SURAT PLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
74 122
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
63 130
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
63 101
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
53 76
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
77 114
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
67 107
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
81 83
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
75 108
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK
75 92
Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank
78 97
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020
73 123
Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
96 103
Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
68 71
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
69 103
Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah
69 79
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/21/PADG/2017 TENTANG PENYEDIAAN PREFUND DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
77 145
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
53 107
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
78 106
Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter
81 93
PROCEDURE FOR LICENSING AND OPERATION OF CENTRAL COUNTERPARTIES FOR OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE DERIVATIVE TRANSACTIONS
27 92
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
59 105
Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan
70 118
Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
104 191
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
67 132
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
71 81
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN
73 129
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
52 92
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNURNOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
51 110
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/7/PADG/2018 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER
63 126
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
54 115
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
78 103
LELANG SURAT UTANG NEGARA DAN/ATAU SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA UNTUK MENJAGA KESINAMBUNGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
82 89
PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA
80 133
Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
72 105
Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
64 107
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
73 120
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestik Non-Deliverable Forward
71 87
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS GIRO PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
77 102
Perubahan Atas Perturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia
74 96
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019
67 118
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
88 84
Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
79 80
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
69 108
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
88 108
Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
91 98
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
78 96
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
53 101
Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
40 101
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
48 110
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENYERAPAN KODE ETIK PASAR
81 99
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
62 158
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.
72 117
Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over The Counter
62 116
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN
92 112
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
57 104
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH
116 121
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
71 106
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
66 107
Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap
88 155
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
92 95
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
62 117
STANDAR LAYANAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
67 118
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
71 126
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
75 79
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
77 122
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
62 108
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter
81 109
Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
59 99
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
84 135
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
35 109
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI PRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
89 109
PELAPORAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO
98 115
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING
72 96
Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018
61 95
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/8/PADG/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
84 91
Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumbar Daya Alam
53 115
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
63 98
Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing
85 107
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
85 114
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
82 156
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
68 84
HUBUNGAN OPERSIONAL BANK PERANTARA DENGAN BANK INDONESIA
83 129
PERUBAHAN PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/9/PADG/2017 TENTANG LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
63 98
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG STANDING FACILITIES
78 109
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/8/PADG/2018 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA OPERASI MONETER
91 160
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
72 110
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
44 111
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
76 110
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
60 107
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA ELECTRONIC TRADING PLATFORM
106 111
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
72 84
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
76 109
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
85 147
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
63 116
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
84 108
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER
77 106
KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
72 88
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
187 130
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/4/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
87 127
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/2/PADG/2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
92 101
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO. 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
77 105
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
74 103
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
85 108
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
88 125
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
72 90
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
80 110
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
60 116
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
109 122
RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN MOTOR
66 89
PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
156 209
INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE DAN JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE
70 121
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM
80 118
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
143 105
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
91 105
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
88 94
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER
78 103
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
177 116
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
59 108
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
73 79
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
83 107
TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
75 85
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017
69 98
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
86 125
Penyediaan Prefund dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
82 119
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK DI BANK INDONESIA
91 82
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA, PESERTA, DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH
74 80
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
65 141
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
75 82
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA
69 91
KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA
91 62
TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAA TEKNOLOGI FINANSIAL
75 68
Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
0 11
Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank
0 11
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK
58 74
PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL (LOCAL CURRENCY SETTLEMENT) MELALUI BANK
3 17
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)
111 88
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
65 63
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG
70 75
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
0 25
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
0 13
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
0 13
PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
85 82
Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
0 23
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
0 10
Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
4 29
Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
3 25
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
3 22
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
3 21
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana
0 10
PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
0 12
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016
65 66
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
48 77
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
112 78
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
89 79
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
77 120
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 100 (SERATUS TAHUN EMISI 2016)
33 64
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
60 69
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
40 69
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
65 91
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
72 53
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
74 105
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
64 83
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2016
75 66
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016
75 70
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
47 70
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016
66 109
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2016
82 88
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 2016
74 95
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016
27 81
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
81 68
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
60 95
PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016
74 65
Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016
0 12
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
0 15
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/31/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
3 13
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
1 12
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
3 19
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
0 18
Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
3 19
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
4 23
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
76 78
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/2/DSM TANGGAL 22 JANUARI 2009 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK UMUM
74 74
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
3 11
PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI CHIP UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBIT
87 80
PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
58 105
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
70 99
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
77 80
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR I7/9/PBI/2OI5TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWALOLEH BANK INDONESIA
84 75
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/34/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PERLIDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
86 75
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINISIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI KORPORASI NON BANK
75 128
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
4 18
Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
3 12
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2015
58 74
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER ONLINE 6 (ENAM) DIGIT UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA
79 84
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
86 83
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
66 77
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/Dkmp Tanggal 26 Juni 2015 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
11 62
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
77 112
Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
4 59
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
99 96
Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari
6 39
Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
3 17
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
66 70
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
3 45
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
61 84
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
55 85
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA
65 96
SURAT BERHARGA BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING
60 70
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
13 40
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri
3 51
Rasio Loan To Value Atau Rasio Finnacing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Property Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
16 58
PERUBUHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/DSTA TANGGAL 6 MARET 2015 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLA UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
105 94
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
55 82
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
88 108
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/Dpsp Tanggal 20 November 2013 Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Utang Negara
3 34
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
56 76
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
61 73
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/Dpau Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
4 36
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PERIHAL PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
73 94
Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valutas Asing Bagi Bank Umum Konvensional
16 37
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
75 106
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
76 87
RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
78 77
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA
78 80
Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
17 58
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
12 40
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
75 77
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING
66 101
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
64 92
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
107 103
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
158 84
PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
64 82
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
97 159
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/1/PBI/2015 TANGGAL 30 JANUARI 2015 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2014
80 81
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP Tanggal 22 Desember 2006 Perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
16 30
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
83 121
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DAN PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
68 102
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
76 165
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HARIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
102 135
Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM Tanggal 22 Januari 2009 Perihal Laporan Bulanan Bank Umum
81 110
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM Tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank
14 35
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penyelengaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
3 44
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
52 69
Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM Tanggal 14 Februari 2011 Perihal Laporan Harian Bank Umum
6 52
Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
6 77
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.
80 60
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/8/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK.
73 79
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.
57 55
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.
460 97
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
60 93
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014 DALAM BENTUK UANGRUPIAH KERTAS BERSAMBUNG
70 75
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014
78 84
Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu
4 65
Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
3 45
PENERIMAAN DEVISA HASIL EXPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
40 112
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
62 76
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)
61 78
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
71 97
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/29/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
71 81
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
68 67
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
51 82
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIS NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 1OO.OOO (SERATUS RIBU ) TAHUN EMISI 2004
62 74
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2013
76 87
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
3 39
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/DPBS TANGGAL 5OKTOBER 2009 PERIHAL UNIT USAHA SYARIAH
103 102
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/9/DPBS TANGGAL 7 APRIL 2009 PERIHAL BANK UMUM SYARIAH
85 135
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
63 73
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
74 98
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
17 55
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11 /10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH
63 78
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/3/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH
72 90
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM
0 12
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/37/DSTA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2013 PERIHAL LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
6 43
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL
86 80
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
7 33
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
79 101
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
60 99
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
64 76
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
11 33
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.15/29/DKBU TANGGAL 31 JULI 2013 PERIHAL LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BPR
12 41
PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM SEKUNDER DAN GIRO WAJIB MINIMUM BERDASARKAN LOAN TO DEPOSIT RATIO DALAM RUPIAH
3 43
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
77 65
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PEMILIKAN PROPERTI, KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KONSUMSI BERAGUN PROPERTI, DAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
6 39
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/20/DKBU TANGGAL 22 MEI 2013 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
90 90
LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
7 35
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
40 87
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
7 33
PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
9 33
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER
61 77
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 12/29/DASP TANGGAL 10 NOVEMBER 2010 PERIHAL TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
7 54
LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT
9 44
PERSYARATAN BANK UMUM UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING
4 37
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
105 104
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
88 98
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAANTERORISRNE BAGI BANK UMUM
7 40
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
88 99
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM KONVENSIONAL
80 102
PERUBAHAN ATAS SEBI NO. 11/13/DASP TANGGAL 4 MEI 2009 PERIHAL BATAS NILAI NOMINAL NOTA DEBIT DAN TRANSFER KREDIT DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
12 46
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA RENCANA UTANG LUAR NEGERI, PERUBAHAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI, DAN INFORMASI KEUANGAN
10 49
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI
16 46
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM
13 38
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/15/DPNP TANGGAL 12 JULI 2006 PERIHAL LAPORAN BERKALA BANK UMUM
3 40
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK
10 47
TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
12 40
LAPORAN KEGIATAN PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) BANK UMUM YANG DISAMPAIKAN KEPADA BI
7 58
PEDOMAN STANDAR PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK
6 16
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)
4 18
KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK
48 85
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
59 74
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT
58 70
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM
56 86
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.
67 69
LAPORAN TAHUNAN BANK UMUM DAN LAPORAN TAHUNAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
68 75
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
65 79
PENERAPAN KEBIJAKAN PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
7 34
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST)
84 71
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
72 71
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.9/1/DINT TANGGAL 15 FEBRUARI 2007 PERIHAL PINJAMAN LUAR NEGERI BANK.
3 26
PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
69 85
PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
72 82
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/22/DASP PERIHAL IMPLEMENTASI TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA.
3 14
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
62 93
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK.
39 76
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT.
70 72
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/33/DPNP TANGGAL 18 DESEMBER 2007 PERIHAL PEDOMAN PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR.
3 11
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN.
3 11
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/15/DASP TANGGAL 18 JUNI 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA OLEH PENYELENGGARA KLIRING LOKAL SELAIN BANK INDONESIA
0 13
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
62 75
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER.
67 74
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK.
58 64
PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
3 22
TATA CARA PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
3 11
PENCABUTAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 23/15/BPPP TANGGAL 28 FEBRUARI 1991 PERIHAL KEGIATAN BANK DI PASAR MODAL.
119 64
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARAAN JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK.
69 95
PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR.
3 13
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.
79 122
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
76 68
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM.
74 77
PERUBAHAN ATAS PBI NO. 8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BPR
54 86
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA.
0 24
PERUBAHAN KETIGA ATAS SE NO. 3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001 PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA.
43 80
PENERAPAN MANJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM YANG MELAKUKAN LAYANAN NASABAH PRIMA
0 24
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
61 102
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH.
74 74
PERUBAHAN ATAS SE NO. 13/8/DPNP TANGGAL 28 MARET 2011 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
71 80
PENCABUTAN SE BI NO. 29/02/UPPB TGL. 31 JULI 1996 PERIHAL TATACARA PENERIMAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA DAN PENGENAAN SANKSI.
71 79
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
99 99
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO. 5/21/DPNP PERIHAL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
7 49
IMPLEMENTASI TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA
3 29
KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.
60 84
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
56 68
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM.
49 66
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
72 83
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
61 80
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
66 72
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
4 14
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 10/34/DPBS TANGGAL 22 OKTOBER 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
4 26
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
70 85
PERUBAHAN ATAS SE NOMOR 10/35/DPBS TANGGAL 22 OKTOBER 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
74 74
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
4 16
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
71 67
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
0 33
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
30 80
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
65 79
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/26/PBI/2003 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH
68 82
PENCABUTAN ATAS PBI NOMOR 3/2/PBI/2001 TANTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SE BI NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL
40 83
PERUBAHAN ATAS PBI NO.12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
154 129
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
58 87
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/1/PBI/2005 TANGGAL 10 JANUARI 2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
90 82
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
54 97
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
75 87
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
60 90
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK
70 87
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
4 21
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE ADMINISTRASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM RANGKA SEKURITISASI
80 77
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
70 82
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
70 81
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
90 91
TATA CARA PELAPORAN PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK SERTA FORMAT INDIKATOR KEUANGAN
3 17
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT SECARA MANDATORY DALAM RANGKA KONSOLIDASI
3 17
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS KERJASAMA PEMASARAN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI (BANCASSURANCE)
3 17
PERUBAHAN ATAS SEBI NO.8/31/DPBR TANGGAL 12 DESEMBER 2006 PERIHAL BANK PERKREDITAN RAKYAT.
0 20
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
0 17
TATA CARA LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
3 21
PERUBAHAN ATAS SE NO.11/32/DPM TANGGAL 7 DESEMBER 2009 PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
0 10
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
5 30
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
10 23
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
78 114
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
61 74
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/11/PBI/2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
60 78
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH
45 68
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
69 80
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/34/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI PEMBELIAN WESEL EKSPOR BERJANGKA OLEH BANK INDONESIA
75 90
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 25 (DUA PULUH LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1991
73 62
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/29/PBI/2008 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
75 67
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM.
56 45
PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI NO.5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
70 85
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM
55 111
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE NO.8/7/DPBR TANGGAL 23 FEBRUARI 2006 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
0 20
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
65 72
PERUBAHAN ATAS PBI NO.11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
65 93
TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA
69 87
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001 PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
65 62
PERUBAHAN ATAS PBI NO.7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
70 79
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 1000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2010
83 88
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
62 70
PERUBAHAN KEDUA ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
60 92
Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
60 90
Perubahan Atas Se BI No.7/19/Dpnp Tanggal 14 Juni 2005 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana
101 91
Perubahan Atas Se BI No.11/4/Dpnp Tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia
57 61
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
80 106
Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder Dalam Rupiah
3 8
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/Uk Tanggal 12 Februari 1999 Perihal Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro Melalui Bank Umum
72 79
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/17/Uk Tanggal 15 Januari 1999 Perihal Kredit Usaha Tani
67 80
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PBI NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
63 68
Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
0 22
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
0 14
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
57 65
Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dalam Status Pengawasan Khusus
3 28
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
63 58
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
77 80
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
63 78
PERUBAHAN ATAS PBI NO.8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DI YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH
78 87
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM
82 97
PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
118 97
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH
87 78
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 DALAM BENTUK UANG KERTAS BERSAMBUNG
115 271
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009
78 61
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS
84 79
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
115 95
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
60 69
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
70 83
PERUBAHAN ATAS PBI NO.2/25/PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000
67 76
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
97 109
PERUBAHAN ATAS PBI NO.10/37/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
76 72
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT
69 111
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
87 72
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
3 14
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
90 79
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
72 69
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
66 74
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
37 74
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/19/PBI/2001 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
73 64
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
60 64
TRANSAKSI USD REPURCHASE AGREEMENT BANK KEPADA BANK INDONESIA
65 70
Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank
0 25
PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATRA UTARA
71 81
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
0 12
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat
0 15
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat
1 13
Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 20.000 (Dua Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999, dan 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999
4 12
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
0 12
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK
68 114
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
0 14
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
0 14
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/Pbi/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
0 17
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
0 18
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
0 23
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
3 19
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
3 14
Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
0 13
PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
57 107
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.
51 86
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint Tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
0 12
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK
68 70
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
80 68
Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
0 17
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
0 14
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
1 12
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/71/KEP/DIR TANGGAL 29 JULI 1998 TENTANG BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/109/KEP/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 1998 TENTANG TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KETUA BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)
79 99
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP Tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
0 21
Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP Tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-Hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
0 23
Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia
0 15
Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP Tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
0 27
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.7/24/DPNP Tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
0 15
Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penetapan Treasury Single Account
0 18
Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
0 11
Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Dalam Rangka Perlindungan Kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS
0 11
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
0 12
Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi
0 11
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
3 14
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
16 31
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
77 128
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK.
69 93
Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
3 9
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
0 11
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/153/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO), SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/154/KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO), DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/155/ KEP/DIR TANGGAL 20 NOVEMBER 1998 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS KEPADA PERUSAHAN UMUM PEGADAIAN MELALUI PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA
92 82
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
84 101
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
91 80
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM.
75 98
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
56 138
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
114 97
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN
58 121
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah
69 91
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
78 74
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
71 76
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
69 80
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
72 76
Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
50 98
PENCABUTAN BEBERAPA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA MENGENAI PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN
73 101
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
83 86
PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/46/KEP/DIR TANGGAL 10 JUNI 1998 TENTANG KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN TEBU RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESI NO.31/307/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1999 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
64 96
DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DANA/ATAU BILYET GIRO KOSONG
54 118
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
3 24
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR Tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
3 14
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 5 (LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1979, 50 (LIMA PULUH) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 DAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 SERTA UANG KERTAS PECAHAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1992, 500 (LIMA ...)
75 84
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
52 74
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
58 72
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
80 70
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
66 102
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
66 83
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
48 56
Penilaian Kualitan Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
61 72
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
47 49
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
44 60
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
61 98
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM.
54 81
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/14/PBI/2001
59 84
Perlakuan khusus Terhadap kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
56 74
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM
53 70
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TANGGAL 4 JANUARI 2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/16/PBI/2003 TANGGAL 28 AGUSTUS 2003 BESERTA PERATURAN PELAKSANANNYA
61 60
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
53 66
Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
65 85
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
67 82
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
84 113
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDADARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONA
43 60
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
56 61
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS SERTA KABUPATEN NIAS SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA
62 96
Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
78 80
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
67 90
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
100 90
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
43 130
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005
82 78
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
83 71
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM.
82 85
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/17/PBI/2003 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
68 76
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/28/PBI/2005.
61 106
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
57 85
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
49 67
Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara
3 15
PENYIMPANAN SEKURITAS, SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA
60 69
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
27 63
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
39 68
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum.
3 25
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
60 66
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
49 62
Prinsif Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
75 84
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
1 26
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara
0 27
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
65 76
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
47 71
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG
64 76
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
67 84
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004
68 90
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004
87 82
SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM
64 81
Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
58 94
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
67 63
Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
62 77
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANPERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
80 83
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.
65 97
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
61 84
Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
77 85
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
64 72
Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.
61 62
Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah.
57 62
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
64 61
KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DGN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DGN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR-TRANS) PRA KONVERSI
70 70
Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang antar Bank.
68 62
TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK
80 90
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
66 92
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA
62 97
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
70 112
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
66 89
Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
53 63
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
85 77
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
47 87
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003
81 89
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES).
72 85
PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
62 67
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA TRAGEDI BALI
60 65
Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
33 78
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
85 79
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.
59 86
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
50 78
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK).
59 70
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL.
0 57
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH
61 77
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
0 85
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
0 69
FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH
53 67
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.4/2/PBI/2002 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
64 62
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali
72 72
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA
71 72
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
51 64
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/147/KEP/DIR TGL.12-11-1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
51 63
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN SATU ABAD BUNG HATTA" TAHUN EMISI 2002
67 72
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/201/KEP/DIR TGL. 29-01-1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NO.KEP-046/KM.17/1999 DAN NO.31/201/KEP/DIR TENTANG PROGRAM PENJAMINAN EKSPORT DALAM RANGKA PENGGERAKAN SEKTOR RIIL
49 68
PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN RP. 5 TAHUN EMISI 1970 DAN 1974, RP. 25 TAHUN EMISI 1971, RP. 50 TAHUN EMISI 1971, SERTA RP. 100 TAHUN EMISI 1973 DAN 1978
45 86
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
67 78
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL
68 74
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
62 82
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/15/PBI/2001 TENTANG PENTAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
67 69
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
68 73
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/4/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
78 71
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000(LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001
86 88
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
60 63
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
78 70
PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
59 90
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK
18 72
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH
50 67
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
54 66
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
51 59
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
51 66
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000(LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000(DUA PULUH LIMA RIBU) SERI "PERINGATAN 100 TAHUN BUNG KARNO" TANDA TAHUN 2001
77 89
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO
53 60
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 32/46/KEP/DIR TGL.14 MEI 1999 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKSI BANK INDONESIA DAN KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL NO.32/46/KEP/DIR DAN NO.181/BPPN/0599 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
60 86
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/138/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI TAGIHAN ATAS DASAR SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI KEPADA BANK INDONESIA, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/193/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASIL EKSPORT UNTUK EKSPORTIR DAN EKSPORTIR TERTENTU, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.30/194/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEVISA HASIL EKSPORT YANG AKAN DATANG UNTUK EKSPORTIR TERTENTU, DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.31/187/KEP/DIR TENTANG PENJAMINAN DAN ATAU PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT MELALUI PENEMPATAN DANA BANK INDONESIA PADA BANK ASING
66 63
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TGL.29-5-1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
59 83
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
34 59
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK
51 68
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) DAN PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) SERI "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD" TANDA TAHUN 1999
88 86
FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000
55 61
PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGAM REKAPITALISASI
68 60
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
101 73
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000(SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
59 64
PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDARD PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
78 88
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
56 86
PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
72 90
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP. 50.000 TAHUN EMISI 1999
87 77
FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
54 85